Jumat, 14 Agustus 2015

47 Ranperda Di Usulkan Pemda Aru Untuk Di Tetapkan Menjadi Perda

          Dobo-Lira Maluku News. Tata kelola pemerintahan turut dipengaruhi sejumlah indikator pendukung, diantaranya infrastruktur dan suprastruktur. Disamping sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan , pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, eksistensi regulasi sebagai payung sangat mutlak diperlukan. 
            Demikian kutipan sambutan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Drs. A. Renjaan, M.Pd. MH. Dalam rangka rapat Paripurna penyampaian 47 buah rancangan Peraturan Daerah. Yang di-hadiri langsung oleh Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekertaris Dewan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan SKPD, Pimpinan Partai Politik, serta undangan lainnya.


           Berlangsung pada Kamis 6 Juli 2015 di Ruang Sidang Utama DPRD Kepulauan Aru dan di pimpinan  oleh Ketua DPRD Andreas Liember. SE.
         Keempat puluh tujuh ranperda yang disampaikan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pemberian struktur organisasi, dan tata kerja SKPD baru penyesuaian atau perubahan terhadap nomenklatur yang telah ada, regulasi penjualan minuman beralkohol, disiplin PNS, tempat pemakaman, pengelolahan sanitasi,  pengarusutamaan gender, perlindungan Perempuan, anak dan tindakan kekerasan, LHKPN, kawasan bebas rokok, pembentukan kecamatan baru, bangunan gedung PPNS, pemeliharan dan penertiban ternak, pedoman mekanisme penyusunan peraturan desa, parameter hak asasi manusia dalam pembentukan payung hukum. 
            Ini merupakan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh PEMDA Aru dalam rangka menjawab kebutuhan dan perkembangan regulasi berlaku dewasa ini.
          Dibidang pajak daerah dan retribusi diharapkan dengan diajukan 16 ranperda akan memberikan kontribusi positif bagi upaya intensifikasi dan ekstensi pendapatan daerah dari pajak  dan retribusi daerah. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap totalitas pendapatan daerah kabupaten kepulauan  Aru hanya sebesar 3,55% itupun belum tentu dapat direalisasi dengan baik. besar harapan semoga dengan adanya regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan kontribusi PAD kita. Harap Renjaan.
       Dibidang tatakelolah pemerintahan yang dengan tugas dan pokok dan fungsi SKPD, telah sampaikan 10 buah Ranperda merupakan perubahan maupun penyempurnaan Susunanan Operasional Tata Kerja (SOTK) yang lama, masing-masing Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Kesbanglinmas, Satpol, Kecamatan, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Sekretariat Daerah, Pelayananan Perijinan Terpadu, Dinas Koperasi, Perindustrian, perdagangan, dan Penanaman Modal.
          Sementara itu, untuk memperpendek rentang kendali maka akan ada pembentukan kecamatan pulau Wokam, selat Manumbay, koba, serwatu, dan trangan beltubur. Sekaligus perubahan terhadap peraturan daerah tentang 10 kecamatan yang sudah eksisting sehingga kecamatan kita menjadi 15 kecamatan. Bupati Renjaan berharap DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dapat membahas dan menyetujui 47 Ranperda dalam rapat-rapat serta menyampaikan pandangan umum masing-masing Fraksi (SP3)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes