Jumat, 14 Agustus 2015

Bupati Renjaan Sampaikan Rancangan KUA Serta PPAS APBD Kabupaten Aru

          Dobo-Lira Maluku News. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sejumlah variabel antara lain, komitmen, integritas, dan itikad baik dari setiap stakholder.  Pasal 154 Peraruran Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah telah mengisyaratkan bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam tahun anggaran, dengan ketentuan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum anggaran), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih, tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Kata Bupati Kepulauan Aru. A. Renjaan, M.Pd, MH,  dalam rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta prioritas dan Plafon anggaran sementara APBD Tahun 2015, kamis 6 Agustus 2015.


         Adapun perubahan asumsi yang mempengaruhi APBD Kabupaten Aru tahun anggaran 2015 adalah, terjadi pelampauan proyeksi pendapatan pada kebijakan umum APBD 20156 pada rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan tahun2015 sebesar. Rp. 86.294.210.269. menjadi Rp. 741.301.812.106. perubahan asumsi pendapatan daearh terjadi pada pos dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan diasumsikan akan mengalami perubahan bertmbah pada pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebesar, 14.438.796.746. menjadi, 42.276.273.106. demikian pula asumsi pendapatan dari dan Alokasi khusus (DAK) sesuai Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2015 tentang DAK tambahan, diasumsikan akan bertambah sebesar Rp.53.340.660.000 menjadi Rp. 132.424.980.00 yang dialokasikan pada Dinas PU sebesar, 42.000.000.000.000 dan Dinas Kesehatan sebesar. Rp 12.000.000.000.000.
       Dalam perkembangannya. Pengalokasian dana DAK tambahan di revieuw oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Maluku ternyata tidak dapat dilaksanakan/batal berdasarkan hasil reviuw, hal ini berdampak pada batang tubuh KUA dan PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2015. Pada pos-pos lain pendapatan asli daerah yang sah, diasumsikan meningkat sebesar Rp 17.514.753.523. yang bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sebesar, 1.225.4000.000, menjadi. Rp. 18.204.013.000 yang di peruntukan bagi tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru serta alokasi bantuan keuangan dari Provinsi  sebesar. Rp. 16.289.353.523. bagi dana desa menjadi Rp. 32.643.375.000.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes