Rabu, 04 November 2015

Bupati : PNS Terlibat Politik Di Tindak Tegas

     Dobo-Lira Maluku News. Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Drs. Angky Renyaan menegaskan, jika diketahui ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maka akan ditindak secara tegas.
      Penegasan tersebut disampaikan Angky Renyaan saat membawa sambutan pada  rapat kegiatan kesiapan pelaksanaan pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Kesbangpol Provinsi Maluku, Rabu, (28/10) di gedung Sita Kena Dobo.
 
     Menurut Renyaan, Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihan pada Pilkada 9 Desember 2015 mendatang, namun bukan berarti terlibat langsung dalam Tim pemenang pasangan atau Kandidat tertentu, ini sangat dilarang dan jika ada laporan atau temuan langsung maka akan diberikan sangsi sesuai aturan PNS.
     “PNS boleh menonton dan mendengar para Kandidat berkampanye tetapi tidak menggunakan atribut kedinasan, misalnya pakaian Dinas dan kenderaan Dinas teristimewa masuk dalam Tim sukses,” tegas Renyaan.
       Dikatakan, Pegawai Negeri Sipil harus netral dan dalam rasionalitas tidak terkesan kakuh artinya boleh mendengar semua Kandidat menyampaikan pidato atau materi kampanye sehingga tidak terkesan memilih kucing dalam karung, tetapi harus mengenakan pakaian preman.
     “Sebagai pemimpin di daerah ini, saya kasih kesempatan kepada PNS untuk mengikuti dan mendengar para Kandidat berkampanye sehingga tidak kakuh dalam menentukan pilihan siapa figur yang layak memimpin Negeri ini, tetapi harus gunakan pakaian preman,” kata Bupati Angky Renyaan.
        Diakui oleh Bupati bahwa, sejak pentahapan Pilkada hingga saat ini, sebanyak 3 orang PNS yang sudah dilaporkan oleh Panwaslu disertai dengan bukti-bukti keterlibatan berpolitik ke Pemerintah Daerah,  sehingga telah ditindak lanjuti dan bakal diberikan sangsi, namun jenis sangsinya tidak disampaikan oleh Bupati.
      Dengan demikian Bupati Angky Renyaan berharap kepada Panwaslu agar bekerja secara independen dan jika menemukan keterlibatan PNS dalam berpolik maka segera dilaporkan ke pihaknya.
      “Laporan Panwaslu soal keterlibatan PNS dalam politik harus disertai dengan bukti-bukti sehingga kita akan tindak tegas, jangan lalu PNS berpakaian preman sedang mendengar kampanye para Kandidat kemudian di foto dan dibuat laporan, sebagai pimpinan saya tidak terima,  karena PNS juga punya hak memilih,” tegas Renyaan.
         Selain itu, Bupati berharap kepada seluruh masyarakat di daerah ini agar menjaga ketertiban dan keamanan guna terciptanya Pilkada yang Damai, Berwibawah dan Sukses. (Int-07)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes