Minggu, 22 November 2015

Diduga Ada Manipulasi Data Untuk Gugurkan Sertifikat Tanah Thesman



         Dobo-Lira Maluku News. Risalah pengolahan data  Usulan pembatalan hak milik no 1488/kel Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Kabupaten Kepulauan Aru seluas 1,245 M2 atas nama Tesman Budi yang dimohonkan oleh Abdul Razak Namsa  diduga cacat hukum.
        Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil telusuri  isi dari risalah tersebut, pada angka romawi ke IV, uraian masalah sengketa bagian C, disebutkan tanah tersebut dialihkan secara lisan oleh Fatimah Langgara kepada Thesman Budi. Padahal tanah tersebut diserahkan oleh Fatimah Langgara kepada Thesman Budi secara tertulis, bermetarai, dan di tandatangani.

       Selanjutnya bagian penanganan perkara. Abdul Razak Namsa sejak tanggal 01 mei 2013 memohon pembatalan sertifikat hak milik  nomor 1488/kel Siwalima seluas 1.245 M2. Padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 1997,  pasal 32  ayat 2 menyebutkan, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah  atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun  sejak diterbitkannya sertifikat itu.
        Berdasarkan PP No 24 tahun 1997. Pasal 32, ayat 2 sangat sudah jelas di uraikan bahwa, sertipikat yang dimiliki oleh Thesman Budi sudah ada sejak tahun 2007. sementara gugatan permohohan yang disampaikan oleh Abdul Razak Namsa kepada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku  baru berlangsung pada 01 Mei 2013. Maka secara hukum, permohonan Abdul Razak Namsa tersebut gugur dan tidak bisa diproses atau di penuhi oleh pihak Pertanahan untuk seenaknya membatalkan sertifikat milik Thesman Budi sejak tahun 2007 itu, karena masa waktunya sudah kadalwarsa yaitu 6 tahun.
    Dalam isi risalah tersebut juga pada bagian e, uraian masalah sengketa menyebutkan, bahwa. Sesungguhnya pada tanggal 14 Mei 2003 tanah tersebut telah dilepaskan oleh kepala Desa Wangel yaitu alm Jandris Barends kepada saudara badul Razak Namsa, padahal Alm Jandris Barends pada tahun 2003 belum menjabat sebagai kepala desa Wangel. Itu berarti ada unsur penipuan didalam isi risalah tersebut.
       Ada juga kejanggalan yang ditemukan dalam Risalah pengelolahan data usulan pembatalan hak milik nomor 1488/ kel.siwalima yang mana ada dua surat Risalah  pengelolahan data sengketa yang dikeluarkan oleh BPN Perwakilan Kabupaten Kepulauan Aru yang dikeluarkan pada 31 Juli 2013 yang mana pada akhir surat itu pembuat risalah adalah D. Tanikwele dan Fredo K Leplepen, keduanya adalah staf pertanahan Aru. Risalah Pengolahan data sengketa itu tidak di tandatangani oleh tim pembuat risalah yaitu D. Tanikwele dan Fredo K. Leplepen.
        Pada waktu yang bersamaan juga dikelurkan Risalah Pengelolahan Data sengketa  yang dikeluarkan sama yaitu tanggal 31 Juli 2013. Risalah itu memiliki isi yang sama akan tetapi tim Pembuat Risalah Pengelolahan data Sengketa berbeda orang yaitu. W.O Lopies, S.Sos yang merupakan kepala seksi pengkajian dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta J. Tahalele kepala seksi pengkajan dan penyelesaian perkara pertanahan. Kedua orang tersebut menandatangani isi Risalah  pengelolahan data sengketa itu.
       Yang menjadi suatu kejanggalan adalah  pembuatan risalah pengelolahan data sengketa dikeluarkan oleh orang yang berbeda, pada tanggal,bulan, dan tahun yang sama?, serta tim pembuat risalah di satu pihak menandatangani surat sementara tim lainnya tidak menandatanganinya?, ini yang membuat kita jadi bingun. Tanya Thesman Budi.
    Dalam surat keterangan dari BPN Maluku Tenggara nomor 153/ Ket-81.02/VI/2015  yang menyebutkan bahwa, sehubungan beberapa kali terjadi perpindahan ruangan, termasuk berpindahnya arsip-arsip yang berkaitan dengan tanah, maka ada sebagian arsip yang tercecer dan sampai saat ini belum ditemukan termasuk sisa arsip yang belum diserahkan ke perwakilan kantor Pertanahan kabuapten Kepulauan Aru maka kemungkinan berkas atas nama Thesman Budi pun ikut tercecer, itu berarti bahwa, adanya kelalaian dari pihak pertanahan Malra dalam menjaga kearsipan orang lain.
       Dalam keterangan Persnya Thesman Budi juga menuding adanya konpirasi oknum tertentu yang mau menggugurkan sertifikat tanahnya, dirinya juga menyayangkan sikap Abdul Rasak Namsa yang jika menginginkan tanah tersebut bisa saja bicara secara kekeluargaan dan bukan memakai cara-cara seperti itu.
       Seperti diketahui, Abdul Razak Namsa juga telah membangun rumah di atas tanah yang masih bermasalah tersebut tanpa ada sertifikat dan tidak ada IMB.
      Thesman Budi mengaku, pernah menggugat ke Pengadilan Tatah Usaha Negara (PTUN) akan tetapi gugatannya tidak diterima karena kasus telah kadawarsa. Tidak diterimanya gugatan Thesman Budi tidak membuatnya patah semangat, tetapi keluarga Thesman akan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri sebagai sengeka Perdata.
         Dirinya berharap laporan terbarunya ke Polres Aru dapat terselesaikan dengan seadil-adilnya karena diyakini dirinya yang benar dalam kasus itu.(DED)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes