Sabtu, 14 November 2015

Kejari Dobo Hambat Penuntasan Kasus Korupsi


        Dobo-Lira Maluku News. Polres Pulau-Pulau Aru menuding Kejari Dobo menjadi penghambat penuntasan sejumlah kasus korupsi yang sampai dengan saat ini masih ditangan jaksa.
        Tudingan tersebut diungkapkan, Kasat Serse Polres Pulau Aru, AKP Amustofa Besan saat konprensi pers bersama wartawan di ruang rapat Polres Aru, Rabu (11/11).
         “Banyak kasus Tipikor yang kita tangani dan hingga kini banyak pula yang belum disidangkan, akibat ulah dari penyidik kejaksaan Dobo, karena setiap kali berkas yang kita limpahkan selalu diputar-putar peningkatan statusnya,” jelas Besan.

        Besan enggan menyebutkan sejumlah kasus korupsi yang saat ini sudah berada ditangan jaksa, dan belum naik statusnya apakah berkas tersebut masih butuh dilengkapi ataukah sudah lengkap.
Besan hanya mencontohkan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Benjina. 
        Kasus tersebut, kata dia, sudah berada lama ditangan jaksa, namun lagi-lagi mandek dan belum dikembalikan berkasnya.
        Ia mengaku sebagai penyidik binggung dengan langkah jaksa-jaksa di Kejari Dobo, yang seharusnya mempercepat proses penuntasan kasus dan bukan sebaliknya memperlambat penuntasan sejumlah kasus korupsi itu.
        “Kita sendiri menjadi bingung dengan permainan penyidik kejaksaan ini. Contoh paling nyata itu pada kasus TPPO di Benjina. Kasus tersebut jika bukan menyangkut lima negara didalamnya seperti Thailand, Miyanmar, Kamboja dan Laos serta menjadi sorotan dunia Internasional, mungkin saja berkas tersebut hingga kini tidak ditingkatkan menjadi P-21 untuk disidangkan,”jelasnya.
         Untuk kasus ini saja, lanjutnya, ketika masa tahanan para tersangka tersebut hampir selesai, barulah jaksa bergerak cepat untuk menaikan statusnya menjadi P-21. Kalau tidak, mungkin para tersangka dalam kasus tersebut bebas demi hukum karena masa tahanan selesai.
         “Saya tidak menyebutkan kasus-kasus korupsi apa saja. tetapi saya contohkan kasus TPPO itu. Kita sendiri jadi pusing dibuat mereka, hingga beberapa hari jelang masa tahanan para tersangka habis, barulah berkas perkaranya ditingkatkan statusnya menajdi P-21. Kalau tidak mungkin hingga kini mereka bebas demi hukum,” tegasnya.
          Ia menyebutkan, ada juga kasus korupsi lainnya yang sudah dilimpahkan ke jaksa. namun ketika ditanyakan kasus tersebut, Besan enggan berkomentar.
         “Kasus tipikor lainnya yang sudah kita limpahkan ke jaksa,  namun selalu diputar kiri-kanan. Ada apa sebenarnya ini. Entah karena pimpinan mereka (Kajari-red) yang sering tinggalkan kantor berlama-lama atau lainnya,” kesalnya dengan nada kecewa.
          Ia menegaskan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya dibayar negara untuk menjalankan tugas dna fungsi masing-masing serta berupaya keras memberantas korupsi maupun kasus pidana umum lainnya.
         “Kita ini dibayar negara untuk menjalankan tugas dan fungsi memberantas korupsi maupun kasus pidana umum lainnya. Jadi menjalankan tugas itu yang baik pula, kita ini selalu diduga yang buruk-buruk oleh masyarakat akibat kasus diduga dipetieskan oleh penyidik Polres. padahal lamanya di tangan jaksa,” katanya.
           Ia berharap, ada saling mendukung antara penyidik Polres dan penyidik kejaksaan sehingga,  proses penanganan kasus Tipikor maupun pidana umum yang terjadi di wilayah ini dapat diselesaikan hingga tuntas.
          Ia juga mengakui, ada beberapa kasus yang dalam penanganannya tidak dapat diselesaikan dalam tahun 2015, karena terbentur dengan anggaran seperti kasus Tipikor di Panwaslu maupun kasus PNP-Mandiri di Kecamatan Aru Utara.
          “Masalah ini saya sudah laporkan ke Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Harol W. Huwae terkait dengan minimnya anggaran, sehingga anggaran direvisi dan akan dikeluarkan di tahun 2016, barulah kasus tersebut kita tuntaskan,” janjinya

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes