Senin, 16 November 2015

Thesma Budi Merasa Di Permainkan Oleh BPN Maluku

      Dobo-Lira Maluku News. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  Maluku  dengan  nomor SK.10/Pbt/BPN.81/2013 tentang pencabutan dan pembatalan sertifikat hak miliki  nomor 1488 / Siwalima yang terletak di kelurahan siwalima kecamatan pulau-pulau Aru dengan luas 1.245 m2 atas nama Thesman Budi. 
        Menurut BPN Sertifikat milik Thesman Budi yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Kepulauan Aru itu ada kesalahan ADMINISTRASI. Keputusan BPN Maluku tersebut adalah keputusan yang sepihak,  janggal, dan merugikan. Dan diduga ada skenario besar dalam masalah ini. 
 
       Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak pertanahan tersebut sama sekali tidak dikonfirmasi kepada pihak Thesman Budi, “tiba-tiba kami  dikagetkan dengan surat dari  kantor Wilayah BPN Maluku bahwa sertifikat yang mereka kantongi sejak tahun 2007 itu batal”. Kata bapak Thesma Budi kepada liramalukunews.com di kediamannya di dobo.
        Dalam penuturan Thesman Budi. Tanah yang berlokasi di kelurahan siwalima ti Dia membelinya pada seorang ibu yang bernama Fatima Langgara. Selanjutnya dalam pengurusan sertifikat tidak ada masalah. Namun, beberapa tahun kemudian, Abdul Razak Namsa melakukan permohonan pembatalan sertifikatnya karena yang bersangukutan mengklaim bahwa tanah yang dimiliki oleh Thesma Budi adalanya Milik nya. Thesma Budi juga mempertanyakan keabsahan dari surat pembatalan dan risalah tersebut, karena menurutnya.
          Ada beberapa yang janggal dalam surat tersebut, yaitu. Dalam surat risalah pengolahan data pada bagian IV. Uraian Masalah Sengketa, bagian 1 kronologi bagian C menyebutkan tanah tersebut dialihkan secara lisan oleh fatimah Langgara kepada Thesman Budi  atas dasar hutang piutang , padahal yang benar adalah tanah tersebut di alihkan  secara Tertulis.  
          Selanjutnya, pada surat yang bernomor 79/81.02/III/2013 dari BPN perwakilan Maluku tenggara mengeluarkan surat keberatan terhadap penertiban sertifikat Hak Milik no 1488/Dobo atas nama Thesman Budi, dalam surat tersebut menurut kepala Kantor Drs Machlon Helaha kalau dirinya tidak lagi membaca surat itu akan tetapi langsung menandatatanganinya karena pada waktu dipaksakan.
           Ada juga kejanggalan yang ditemukan dalam Risalah pengelolahan data usulan pembatalan hak milik nomor 1488/ kel.siwalima yang mana ada dua surat Risalah  pengelolahan data sengketa yang dikeluarkan oleh BPN Perwakilan Kabupaten Kepulauan Aru yang dikeluarkan pada 31 Juli 2013 yang mana pada akhir surat itu pembuat risalah adalah D. Tanikwele dan Fredo K Leplepen, keduanya adalah staf pertanahan Aru. Risalah Pengolahan data sengketa itu tidak di tandatangani oleh tim pembuat risalah yaitu D. Tanikwele dan Fredo K. Leplepen.
        Pada waktu yang bersamaan juga dikelurkan Risalah Pengelolahan Data sengketa  yang dikeluarkan sama yaitu tanggal 31 Juli 2013. Risalah itu memiliki isi yang sama akan tetapi tim Pembuat Risalah Pengelolahan data Sengketa berbeda orang yaitu. W.O LOPPIES.S.Sos yang merupakan kepala seksi pengkajian dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta J. Tahalele kepala seksi pengkajan dan penyelesaian perkara pertanahan. 
          Kedua oranf tersebut menandatangani isi Risalah  pengelolahan data sengketa itu. Yang menjadi suatu kejanggalan adalah  pembuatan risalah pengelolahan data sengketa dikeluarkan oleh orang yang berbeda, pada tanggal,bulan, dan tahun yang sama?, serta tim pembuat risalah di satu pihak menandatangani surat sementara tim lainnya tidak menandatanganinya?, ini yang membuat kita jadi bingun. Tanya Thesman Budi.
          Dalam surat keterangan dari BPN Maluku Tenggara nomor 153/ Ket-81.02/VI/2015  yang menyebutkan bahwa, sehubungan beberapa kali terjadi perpindahan ruangan, termasuk berpindahnya arsip-arsip yang berkaitan dengan tanah, maka ada sebagian arsip yang tercecer dan sampai saat ini belum ditemukan termasuk sisa arsip yang belum diserahkan ke perwakilan kantor Pertanahan kabuapten Kepulauan Aru maka kemungkinan berkas atas nama Thesman Budi pun ikut tercecer, itu berarti bahwa, adanya kelalaian dari pihak pertanahan Malra dalam menjaga kearsipan orang lain.
          Dalam keterangan Pers, Thesman Budi juga menuding adanya konfirasi dari oknum-oknum tertentu yang mau menggugurkan sertifikat tanahnya, dirinya juga menyayangkan sikap Abdul Rasak Namsa yang jika menginginkan tanah tersebut bisa saja bicara secara kekeluargaan dan bukan memakai cara-cara seperti itu. Abdul Razak Namsa juga telah membangun rumah di atas tanah yang masih bermasalah. karena tanpa ada sertifikat dan tidak ada Ijin Membangun Bangun (IMB). Kata Thesman.
         Thesman Budi pernah menggugat ke Pengadilan Tatah Usaha Negara (PTUN) akan tetapi gugatannya tidak diterima karena kasus telah kadawarsa. Tidak diterimanya gugatan Thesman Buda tidak membuatnya patah semangat, tetapi keluarga Thesman akan mengjukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri sebagai sengeka Perdata. Dirinya berharap laporan terbarunya ke Polres Aru dapat terselesaikan dengan seadil-adilnya karena diyakini dirinya yang benar dalam kasus itu(TIM)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes