Selasa, 08 Desember 2015

ATK Dinas Kesehatan Maluku 60 Juta Per-Tahun



     Ambon-Lira Maluku News. Kepala dinas (kadis) Kesehatan provinsi Maluku, dr Ike Pontoh mengatakan, dana ATK untuk dinas yang dipimpinnya sebesar 60 juta rupiah per-tahun, yang bersumber dari APBD Maluku.  Dan itu hanya untuk keperluan sekertariat, dalam hal ini kepala dinas, sekertaris dinas dan tiga sub-bagian di bawahnya. 
      “Jadi kenapa ATK itu hanya untuk keperluan sekertariat, dalam hal ini kepala dinas, sekertaris dan tiga kasubag-nya, yakni subag kepegawaian, keuangan dan perencanaan saja,  bukan untuk bidang-bidang yang ada ? Karena di bidang-bidang itu ada dana APBN. Dana APBN itu teralokasi per-bidang untuk membiayai kegiatan bidang. Dan lagi, setiap kegiatan yang dilakukan di bidang, apakah itu pelatihan, monitoring atau evaluasi, itu semua ada ATK-nya,”ujar Pontoh kepada Lira Maluku News di kantornya.

  Pernyataan Pontoh tersebut, sekaligus untuk meluruskan isu bahwa dinas yang dipimpinnya tidak pernah menyalurkan ATK untuk bidang-bidang yang ada.
        Ditegakan, informasi itu tidak benar, karena berasal dari sumber yang tidak mengerti tetang mekanisme kerja di kantor ini. Bahkan itu terkesan hanya untuk mencari-cari kesalahan saja.
          Sebab, dana ATK di di kantor ini hanya sebesar 60 juta rupiah per-tahun.  “Jadi, 60 juta itu jika dibagi empat semester, kemudian dibagi lagi tiga bulan, berarti per-bulannya hanya sebesar 5 juta rupiah,”jelas Pontoh seraya menambahkan jika dibandingkan dengan ATK di dinas-dinas lain, jumlah itu terbilang kecil.
         Pontoh juga menjelaskan, alasan ATK tidak dibagi untuk bidang-bidang yang ada, karena di bidang-bidang itu ada dana APBN. Dana APBN itu teralokasi perbidang untuk membiayai kegiatan bidang. Dan setiap kegiatan yang dilakukan di bidang, apakah itu pelatihan, monitoring atau evaluasi, itu semua ada ATK-nya.
          “Awalnya memang di DPA dinas dana ATK-nya ratusan rupiah, tetapi begitu saya datang, saya potong/pangkas, supaya lebih rasional, sehingga saat ini hanya 60 juta per-tahun untuk dinas sebesar ini. “Ini kebijakan saya, karena tidak perlu dibangi ke bidang, sebab dibidang banyak uangnya,”jelasnya.
          Memang di DPA itu tertulis ATK perkantoran, “Namun jika itu juga ke bidang-bidang, apakah itu tidak mubasis ? Makanya saya merasionalkan itu, sebab dana yang terserap di bidang itu juga cukup banyak. Jadi kalau di sini ada 5 bidang, masing-masing dengan biaya ATK-nya sendiri-sendiri,”tambah Pontoh. (*)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes