16.32.00
www.liramalukunews.com
Dobo-Lira Maluku News. Laporan
Pertanggung jawaban APBD pemkab kabupaten Kepulauan Aru, dari tahun-ketahun
selalu menyajikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Plus, mencapai
ratusan milyaran rupiah.
Kendati
kehidupan ekonomi masyarakat di kabupaten ini termasuk terpuruk dan termiskin
bahkan terjadi kematian masal di desa Tunguwatu, namun SILPA selalu mewarnai
catatan devisit keuangan daerah.
Bengkaknya
(SILPA) APBD Aru menjadi pertanyaan publik, apakah ini disebabkan kurangnya
penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), ataukah, hal
ini dilakukan hanya untuk menutupi keadaan keuangan yang mengalami
devisit ratusan juta rupiah.
Pasalnya
sampai saat ini masih ada paket pekerjaan tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015
yang belum dicairkan.
Menanggapai
hal ini, ketua DPRD Andreas Liembers, SE, di ruang kerjanya kepada media ini
mengatakan, hal ini disebabkan adanya proses tender untuk paket-paket pekerjaan
yang selalu terlambat, dalam hal belanja modal.
“Salah satu penyebab realisasi anggaran rendah yang
berdampak pada pembengkakan SILPA, karena proses tender untuk paket-paket
pekerjaan itu selalu terlambat, dalam hal belanja modal. Bahkan
sampai saat ini pun ada paket pekerjaan yang masih dalam
proses tender’”ujarnya.
Terkait dengan realisasi pekerjaan tahun 2013, 2014, yang
belum dicairkan sampai sekarang, menurut Dia, pihaknya tidak menghendaki masuk
dalam luncuran tahun 2015, karena, kesempatan untuk berproses dan bekerja sudah
sejak bulan Januari sampai Desember 2015.
Dan apabila tidak selesai dalam waktu 12 bulan maka akan
diambil tindakan, sebab tidak ada alasan untuk paket pekerjaan yang belum
selesai, karena selama ini tidak ada kondisi luar biasa, semisal bencana alam.
“Apabila ada alasan
dari pihak ke-tiga, maka alasannya benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan,
karena kita tidak pernah mengalami bencana alam atau mengalami kondisi luar
biasa,”tambahnya.(Tim)
Posted in: DAERAH
0 komentar:
Posting Komentar