Minggu, 28 Februari 2016

Agar Tak Mempersulit Pencairan BOS, Laporannya Harus Tepat Waktu

 


Ambon, Lira Maluku News- Kepala SMA dan SMK se-Maluku diingatkan untuk menyiapkan dan  memasukan laporan pengelolaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) triwulan berjalan tepat waktu, sehingga tidak mempersulit pencairan triwulan berikutnya.

“Dalam hal ini laporan tersebut sebaiknya dimasukan satu bulan atau selambat-lambatnya dua minggu sebelum masuk triwulan berikutnya,” tegas kabid dikmen, dinas Dikbud Maluku Meki Lohy, ST kepada media ini akhir pekan lalu.

Terkait itu, kata Lohy, dalam setiap rapat koordinasi kepala SMA dan SMK atau pelatihan-pelatihan bendahara BOS,  kita selalu mendorong mereka, khususnya terkait piranti-piranti regulasi yang mengatur tentang tata pengelolaan anggaran BOS.

Sebab katanya, piranti-piranti regulasi itu sudah ada di masing-masing satuan pendidikan, kemudian satuan pendidikan  melaksanakan  berdasarkan kriteria peruntukan dana BOS sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis (juknis) BOS yang ada.

“Kemudian sekolah melaksanakan pengelolaan rumah-tangga sekolah sesuai besaran anggaran dan juknis BOS yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut Lohy, terkait pengawasan dan pengendalian, itu dilakukan secara komprehen, baik oleh dinas pendidikan maupun oleh lembaga-lembaga  pengawasan yang ada, dalam kaitan dengan upaya memberikan dorongan maupun motivas, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk itu tambah Lohy, pihak sekolah itu bisa berlaku jujur dalam tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan BOS. Sebab, saat ini untuk mencari sekolah yang jujur, itu susah dan jarang ditemui. Oleh karena sekolah yang jujur, akan menghasilakn siswa yang jujur pula.

“Dan kalalu siswa itu jujur, maka kedepan Maluku akan cerdas. Tapi sebaliknya, jika orang Maluku tidak jujur, sulit kita mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama,”jelas Lohy seraya menambahkan, orang cerdas belum tentu dia jujur, dan hal seperti ini tidak ada nilainya. Dalam hal ini, kalau orang jujur, pasti dia cerdas karena dia berjuang.

Dijelaskan,terkait dengan fungsi pengawasan dan pembinaan, itu tugas dinas. Namun bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dan BOS, itu tugas aparat hukum dan dinas hanya berfungsi sebagai saksi ahli .

Dia mencontohkan, ada sejumlah sekolah, karena sudah diingatkan terkait dengan pemb inaannya, tetapi dia tidak disiplin dalam masalah tersebut, akhirnya mereka harus berurusan dengan pihak bewajib karena terkait dengan masalah hukum.

“Kalau sudah sampai di tingkat ini, barulah kita diminta untuk jadi saksi ahli sekaligus untuk menyiapkan data-datanya,” tambah Lohy. (**)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes