Senin, 15 Februari 2016

Guru Ber-kinerja Buruk, Tak Pantas Dapat Dana Sertifikasi



Komisi III DPRD Aru Akan Tinjau Sekolah dan Pantau Penggunaan Dana BOS

 


      Dobo, Lira Maluku News- Komisi III DPRD kabupaten Kepulauan Aru, akan meninjau sejumlah sekolah di kabupaten itu, guna melihat dari dekat proses belajar mengajar, serta penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut.
      Kunjungan tersebut, untuk menindak-lanjuti  surat masuk dan adanya laporan masyarakat tentang kinerja guru serta adanya berbagai penyimpangan yang dilakukan, seperti  sering lalai melaksanakan tugas dan penyalahgunaan dana BOS yang tidak sesuai yang diperuntukan.
      Wakil ketua komisi III DPRD Aru, Dominggus Lengam kepada media ini menjelaskan, kunjungan kerja (kunker) ke sekolah-sekolah yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini, akan diawali dengan sekolah yang ada di ibukota kabupaten dan akan dilanjutkan ke kecamatan maupun desa-desa, baik tingkat SD, SMP maupun SMA.
      “Kunker ke sekolah tersebut akan kami lakukan dalam waktu dekat, setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, untuk menindak lanjuti surat masuk dan laporan masyarakat tentang kinerja sejumlah oknum guru yang kerap melalaikan tugasnya. Selain itu untuk melihat dari dekat dan mendengar langsung berbagai keluhan tentang berbagai kendala dan kekurangan fasilitas pendukung di sekolah-sekolah tersebut,”tegas Lengam.
      Menurutnya, selama ini yang kita tuntut hanya proses belajar-mengajar di sekolah berjalan dengan baik, tetapi tidak mengetahui adanya kendala apa saja dalam proses itu. “Banyak sarana pendukung, seperti ruang belajar yang terbatas atau yang tak layak, perpustakaan sekolah, laboratorium maupun papan tulis atau white board serta sejumlah sarana penunjang lain, yang perlu mendapat perhatian, sehingga proses belajar-mengajar di sekolah bisa berjalan dengan baik, sesuai yang diharapkan bersama, yang bermuara pada pada peningkatan kualitas siswa serta kulitas pendidikan di kabupaten Aru,”ujarnya.
Temuan dalam kunker tersebut, kata Lengam, nantinya akan disampaikan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten Aru.
      Soal dana sertifikasi guru, Lengam tegaskan, itu adalah hak guru yang disediakan pemerintah, yang diterima setiap triwulan. Dana itu bukan untuk membiayai kebutuhan sekolah. “Dana sertifikasi itu hak guru yang disediakan pemerintah, sepanjang guru tersebut bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi, untuk mendapatkan dana sertifikasi guru, itu ada aturan atau persyaratannya, sehingga tidak semua guru bisa mendapatkannya, hanya guru yang bisa memenuhi persyaratan atau aturan tersebut saja,”tambahnya. (Dedi)


0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes