Kamis, 25 Februari 2016

Jalan Tak Rampung, Sariwating Desak Kajati Periksa Kepala BPJN IX Maluku dan Malut

 

    Ambon, Lira Maluku News- Direktur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Jan Sariwating, mendesak Kajati Maluku untuk segera memeriksa Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustari, terkait pekerjaan ruas jalan Mako – Marloso dan ruas jalan Namlea – Samalagi kabupaten Buru.
    Pasalnya, masa kontraknya telah berakhir Desember 2015 lalu, bahkan diperpanjang dengan tambahan 50 hari, namun sampai dengan Pebruari 2016 ini, pekerjaan kedua ruas jalan tersebut belum juga rampung.
Proyek senilai 88 milyar rupiah yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2015 lalu tersebut, dibagi untuk dua pekerjaan, masing-masing ruas jalan Mako –Marloso senilai 49 milayar yang dikerjakan oleh PT Putera Bungsu dan ruas jalan Namlea – Samalagi senilai 39 milyar rupiah, dikerjakan PT Nursyam.   
    Selain Amran Mustari, Sariwating juga melaporkan Adrian Laukon, Satker pada BPJN IX dan Panitia Lelang BPJN IX Maluku serta  Rusli, kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
   Dalam laporan setebal empat halaman kepada Kajati Maluku, Kamis (25/2) tersebut, Sariwating menyebutkan, kepala  BPJN Maluku dan Malut serta staf dan kontraktor, diduga telah melakukan perbuatan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional serta merugikan negara atau melakukan kompromi untuk meraup keuntungan yang tidak wajar dalam pekerjaan tersebut.
    Dia juga mempertanyakan, alasan kedua perusahaan tersebut bisa memenangkan paket ruas jalan di pulau Buru dengan harga penawaran tertinggi, yang semestinya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan proyek tepat pada waktunya.
    Untuk itu dirinya menduga, proses awal penentuan pemenang proyek jalan tersebut tidak transparan, sehingga telah menyimpang dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54/2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, seperti yang telah diubah untuk kali ke empat, nomor 4/2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.    
    Apalagi kedua perusahaan tersebut berasal dari Papua dan baru pertama kali melakukan pekerjaan di kabupaten Buru, sehingga kehadirannya mendapat penolakan yang cukup serius dari pemerintah dan masyarakat setempat.
    Hal itu terbukti, dengan tidak diperbolehkannya mereka untuk mengambil material berupa batu, pasir dan bahan lain sebagai bahan baku untuk pembuatan jalan.
Terkait itu, Kajati Maluku diminta untuk menyita dokumen lelang pada BPJN IX Maluku dan Maluku Utara serta membentuk tim terpadu untuk melakukan Pulbaket dan Puldata di lapangan.
    Laporan LSM Lira Maluku tersebut tembusannya kepada Jaksa Agung, Menteri PU dan PR serta KPK masing-masimg di Jakarta. (**) 

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes