Senin, 21 Maret 2016

Komisi VIII Evaluasi Laporan Keuangan Haji Tahun 2014 & 2015

     Komisi VIII DPR RI melalukan evaluasi terhadap laporan keuangan Haji tahun 1435 Hjriyah/ 2014 Masehi & tahun 1436 Hjriyah/ 2015 Masehi. Komisi mengharapkan penyelenggaraan  Ibadah Haji tahun 2016 lebih baik dari tahun tahun sebelumnya. Pemerintah diminta memperbaiki kinerja penyelenggaraan ibadah haji.

      “Komisi VIII mendesak Menteri Agama RI untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme kuota secara lebih baik, cermat dan inovatif dengan tetap pada prinsip keadilan dan transparan agar tidak terjadi sisa kuota haji reguler dan haji khusus di tengah antrian calon haji yang panjang” kata ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay, saat membacakan kesimpulan  Rapat Kerja dengan Menteri Agama  Lukman Hakim Syaifuddin dengan agenda evaluasi laporan keuangan  Haji tahun  1435H/2014M dan 1436 H/ 2015M, serta pembentukan panitia kerja  ( Panja )  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji        (BPIH) di  Jakarta baru baru ini.
       Selanjutnya Komisi VIII mendesak Menteri Agama memperbaiki pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap komponen BPIH. Menteri Agama diminta meningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji sehingga tidak terjadi kesalahan penyajian data.
      “ Komisi VIII meminta Kementerian Agama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan BPIH “ tegasnya. Komisi VIII dan Menteri Agama sepakat akan membentuk Panja BPIH tahun 2016     “ Kita sepakat membentuk Panja BPIH tahun 2016 dan tim pengawasan “ jelas Saleh.
       Sementara itu Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan sangat setuju dengan adanya pembentukan Panja BPIH di Komisi VIII DPR RI tersebut. Hal ini bertujuan agar pemerintah lebih profesional dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan ibadah haji di tahun 2016.
      “ Sangat setuju untuk memperbaiki kinerja Kementerian Agama . Semua upaya memperbaiki kinerja saya dukung “ kata Lukman Hakim.
      Dalam rapat Panja tersebut, masing masing anggota dari Komisi VIII DPR dan juga jajaran Kementerian Agama  telah mengesahkan Panja BPIH 2016 tersebut. ( Buletin Parlementaria )

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes