Orang Indonesia Lebih Takut Miskin Daripada Takut Masuk Penjara

     Ambon-Lira Maluku News. Kecenderungan yang terjadi sekarang orang Indonesia tidak takut untuk masuk penjara. Mereka lebih takut miskin dari pada masuk penjara. Karena itu rumah tahanan atau lapas di daerah daerah banyak yang kelebihan kapasitas. Sekarang tahanan sudah mencapai 300 ribu orang, akibatnya kapasitas lapas yang hanya 500 orang bisa di huni oleh 1000 orang.

   Itulah yang mengemuka saat Pansus RUU Larangan Minuman Berakohol (Minol) DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum ( RDPU ) belum lama ini dengan pihak MUI, Muhammadiyah dan Persekutuan Gereja di Indonesia ( PGI ) guna menghimpun masukan bagi pembahasan RUU Inisiatif DPR tersebut.

   Anggota pansus Abdul Fikri dari fraksi PKS mempertanyakan apakah sanksi pidana sudah tepat diterapkan dalam RUU Minol, karena masyarakat Ikndonesia dinilai sudah kebal terhadap hukum. Selain itu sudah banyak peraturan daerah yang mengatur pengendalian minuman beralkohol namun tidak berjalan sfektif.

    “Apabila sanksi pidana dilaksanakan, maka penjara bisa penuh dikarenakan orang Indonesia umumnya lebih takut miskin dari pada takut masuk penjara “ tambah dia. Mengutip pendapat dari Bareskrim Polri, Fikri mempertanyakan bagaimana kalau sanksi dalam RUU Minol tersebut dikonversi dari hukuman penjara ke hukuman denda.

      Kehadiran UU ini juga disambut jajaran Polri, sebab akan memiliki dasar lebih kuat. Selama ini adanya perda perda di beberapa daerah tidak efektif. “ Ibaratnya UU ini pisaunya Polri, mereka sangat mendukung “ ujarnya. Sikap yang sama disampaikan oleh Zainut Tauhid Sa’adi, salah satu Pimpinan MUI, pihaknya setuju apabila sanksi pidana di konversikan menjadi sanksi denda berupa materi atau pekerjaan sosial karena rakyat kecil juga perlu dipertimbangkan apabila sanksi yang diberlakukan hanya berupa materi.

       Wakil ketua pansus Aryo PS Djojohadikusumo menyatakan di AS dari total 50 negara bagian, ada 11 yang anggaran pendidikannya lebih kecil dibanding untuk lapas. Anggaran untuk penjara lebih besar dibanding untuk pendidikan.” Saya kira ini yang perlu kita hindari. Makanya sepakat dengan Kabareskrim Polri bahwa cenderung pelanggar UU Minol direhabilitasi “ pungkas tokoh muda partai Gerindra ini ( Parlementaria )  

Posted in: HUKUM