Senin, 25 April 2016

Pasca OTT KPK, Proyek Balai Jalan Tak Diminati Kontraktor



Ambon, Lira Maluku News.  Aneh tapi nyata, saat ini kontaktor  tidak lagi berminat terhadap proyek yang tersedia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Kondisi ini jauh berbeda sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengusaha Abdul Khoir dengan melibatkan politisi senayan beberapa waktu lalu.




Direktur LSM Lira Maluku, Jan Sariwating kepada media ini, (Minggu 24/3) menilai, terjadinya kondisi seperti ini, apakah karena kontarktor trauma dengan peristiwa OTT KPK tersebut, sehingga mereka  sangat berhati-hati, lantaran kuatir peristiwa itu bisa terulang kembali, atau ada penyebab lain  ?

Akibatnya, proyek yang diperuntukan untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat, belum bisa terlaksana atau belum bisa dikerjakan. Kondisi seperti ini jelas sangat merugikan masyarakat dan daerah ini kedepan.

Menurut Sariwating, data yang dikumpulkan Lira Maluku dari kantor itu menyebutkan, untuk tahun 2016 ini, ada tiga proyek diantaranya dua di kabupaten Buru dan satu kabupaten Buru Selatan, hingga saat ini masih mengambang.

“Dua proyek di kabupaten Buru, yakni proyek pembangunan jembatan Wai Poti dan proyek pembangunan jembatan Wai Samalagi, masing-masing  senilai 33, 98 milyar rupiah, sementara proyek  jembatan Wai Yollun di kabupaten Buru Selatan, senilai 29, 98 Milyar rupiah,”jelasnya.

Pada hal, pendaftaran untuk proses lelang ketiga proyek tersebut sudah dibuka sejak bulan Desember 2015 lalu, bahkan sudah diperpanjang sebanyak enam kali, namun hingga kini tidak ada kontraktor yang berminat.

Dengan belum dibangunnya jembatan-jembatan tersebut, menurut Sariwating, akan berdampak pada mandeknya program pemerintah pusat untuk sektor perhubungan darat, dan masyarakat di kedua kabuapten itu tentu akan dihadapkan pada sulitnya akses transportasi, yang berujung pada terhambatnya perekonomian daerah.

Terkait itu, Sariwating berpendapat, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan DPRD tidak boleh tinggal diam, tetapi harus bersikap dan mengambil langkah untuk mencari solusi, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

“Minimal berkoordinasi dengan kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) di Jakarta, guna mencari solusi, agar pelaksanaan proyek-proyek tersebut bisa berjalan dengan dengan baik, sehingga hasil dari pembangunan itu dapat dinikmati masyarakat,”ujarnya.

Sariwating juga mendesak menteri PU - PR, untuk segera mencopot Amran Mustari dari jabatannya sebagai kepala BPJN IX Maluku/Maluku Utara, karena yang bersangkutan diduga terkait kasus yang kini ditangani KPK, sehingga tidak menghambat kelacaran tugas/pekerjaan di instansi tersebut . (**)        

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes