Kamis, 02 Juni 2016

DPR Minta Dana Desa di Evaluasi



Ambon, Lira Maluku News, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( PDT-T ) untuk melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Pasalnya ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut

Menurut Francis bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana desa yang ditemukannya terkait adanya dana desa yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu kontraktor. “ Banyak dana desa dikelola pihak ketiga yaitu kontraktor. Padahal dana desa itu untuk memberdayakan masyarakat. Kami tidak ingin dana desa dinikmati orang luar atau pihak ketiga sehingga masyarakat desanya justru tidak dapat apa apa” kata Fary.


 
Temuan ini menurut politisi partai Gerindra tersebut berdasarkan hasil evaluasi penggunaan anggaran tahun 2015. Sejatinya selain untuk membangun desa, dana ini juga diperuntukan memberdayakan potensi desa, dan mengakomodir kebutuhan desa. “ Yang merasakan langsung manfaat dana tersebut masyarakat desa itu sendiri. Maka program program yang diadakan harus sesuai kebutuhan masayarakat “ ujarnya.

Ia berharap kedepan tidak ada lagi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Mengingat jumlah dana yang dialokasikan begitu besar. Total anggaran dana desa mencapai Rp. 4,7 triliun. Masing masing desa bisa mendapatkan dana sekitar Rp. 800 juta. “ Jangan sampai masyarakat di desa hanya jadi penonton saja “ tandasnya.

Selain persoalan pengelolaan dana desa, Komisi V DPR juga membahas soal pendamping desa. Menurut Fary pendamping desa harus paham betul karakter dan permasalahan yang ada di desa. Rekrutmen yang berlangsung pada bulan Januari lalu, diharapkan tidak hanya lulus karena memenuhi segala persyaratan. “ jangan sampai pendamping desa yang lolos seleksi tidak memiliki kemampuan yang mumpuni “ katanya.

Politisi dari partai Gerindra itu menilai keberadaan pendamping desa sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “ Tugas mereka memfasilitasi. Dana per desa sekitar Rp. 800 juta , jadi ini perlu pendampingan bagaimana mengelola dana tersebut “ jelasnya ( Parlementaria )

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes