Kamis, 09 Juni 2016

Kota Ambon Belum Punya LPK dan BPSK



Ambon, Lira Maluku News. Kota Ambon sampai saat ini belum miliki Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), bahkan Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), juga belum ada. 


Pada hal sebagian besar daerah di Indonesia, telah memiliki kedua lembaga/badan tersebut, sehingga semua masalah yang terkait dengan itu, ditangani langsung oleh dinas Perindag kota Ambon.

Kepada media ini, Kamis (9/5/2016), kadis Perindag kota Ambon, Rudi Watilete mengaku,  yang dilakukan pihaknya selama ini, berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen, yakni UU No 8 tahun 1999.

Undang-undang tersebut menurut Watilete, itu mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. “Jadi hak dan kewajiban konsumen itu apa saja, maupun hak dan kewajiban pelaku usaha, itu apa saja,”jelasnya.

Sayangnya, sejauh ini masyarakat kota Ambon belum banyak yang tau tentang adanya undang-undang itu, sehingga  mereka yang dirugikan-pun tidak pernah menggunakan hak mereka.

“Dalam hal ini, ada pasal-pasal yang mengatur tentang hak konsumen maupun pelaku usaha, bahkan bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, kami selalu berupaya melakukan mediasi, untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujar Watilete. (**)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes