Minggu, 17 Juli 2016

CSR Perlu Diatur Agar Tak Sekedar Bansos



Lira Maluku News. Anggota komisi VIII DPR RI, Amrullah Amri Tuasikal mengatakan, pelaksanaan program Corporate Social Responsibility ( CSR ) dirasa perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan pelaksana CSR memiliki pegangan dan tepat sasaran.

“Pelaksanaan CSR perlu diatur sehingga tidak hanya sekedar bantuan sosial, tapi mampu memandirikan masyarakat,“ ungkapnya dalam siaran persnya, Minggu (17/7/2016).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, banyak masukan dari berbagai kalangan, khususnya para akademisi agar Indonesia sebaiknya punya definisi CSR sendiri menyesuaikan dengan konteks permasalahan di Indonesia.


Sebab katanya, sejauh ini CSR yang diadopsi perusahaan Indonesia menggunakan Community Involvement and Deve lopment, yakni kebijakan perusahaan untuk kegiatan sosial.

Menurut Tuasikal, pemerintah dirasa perlu untuk membuat aturan yang jelas sebagai acuan untuk perusahaan dalam melaksa nakan CSR. Dalam hal ini, CSR dilakukan untuk memenuhi biaya pemberdayaan masyarakat, untuk diperlukan social mapping yang melibatkan pemerintah daerah.

“CSR itu perlu aturan yang jelas dibuat road map, sehingga program tersebut dapat menjawab ke butuhan masyarakat dan harus ada laporan. Selain itu, perlu dibuat payung program yang memayungi program program CSR, sehingga semua program terarah serta memakai data ke miskinan, “ tambahnya.
Politisi muda asal Dapil Maluku ini mencontohkan, di daerahnya belum terlihat jelas pelaksanaan CSR, padahal mestinya CSR perusahaan perikanan yang ada dapat memprioritaskan programnya untuk pe ngembangan kapasitas masyarakat pesisir di sektor perikanan dan kelautan.

”Jika yang dilakukan melalui CSR itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakatnya, maka upaya pengentasan kemiskinan-pun dapat berjalan. sebab menurutnya, pengentasan orang miskin selama ini keliru, karena orang miskin di bantu menjadi tidak mandiri,"tegasnya.

Seharusnya program CSR kata Dia, tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat tetapi juga kepada perusahaan pelaksana CSR itu sendiri.

Dirinya mencontohkan, beberapa isu kritis yang mengemuka adalah bentuk jelas dari CSR, antara lain yang berkaitan dengan sasaran program CSR itu sendiri dan pihak yang disebut masyarakat dinilai hanya berdasarkan letak geografis. Padahal seharusnya mampu mendorong pembangunan yang tidak tumpang tindih dan CSR tidak memberi beban baru kepada perusahaan.
“Saya melihat sejumlah perusahaan di daerah yang program CSR nya tidak terkoordinasi dengan baik, ini terjadi karena aturan yang kurang mengikat. Selain itu program CSR perusahaan yang sudah berjalan sejauh ini tidak membangun kwalitas SDM-nya, sehingga masyarakat tetap sulit mempertahankan kehidupan, “ jelas Tuasikal.
Dirinya berharap agar pelasanaan program CSR tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat, melainkan dapat meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat. (*)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes