Senin, 17 Oktober 2016

Dana Desa Tamilouw Diblokir, Gubernur Diminta Tegur Bupati Malteng




Lira Maluku News. Penyaluran Dana Desa (DD) di provinsi Maluku banyak yang bermasalah, tidak hanya oleh pemerintah desa itu sendiri, tetapi juga oleh pemeritah kabupaten(pemkab) setempat.

Salah satunya, DD Tamilouw sejak tahun 2015 lalu, belum diterima karena sengaja diblokir oleh pemkab Maluku Tengah (Malteng), dengan alasan yang tidak jelas. Padahal DD tersebut oleh pemerintah pusat (pempus) diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Seperti laporan yang diterima LSM Lira Maluku dari sumber resmi menyebutkan, DD Tamilouw kabupaten Malteng tahun 2015 lalu sebesar 1 milyar, hingga saat ini belum masuk ke rekening desa.

“Informasi yang diterima, DD Tamilouw tersebut sengaja diblokir pemkab Malteng, dengan alasan yang tak jelas,”ungkap direktur LSM Lira Maluku, Jan Sariwating kepada media ini, Senin pagi (17/10/2016).

Untuk itu menurut Sariwating, sebagai wakil pemerintah pusat didaerah, seharusnya Gubernur Maluku, Said Assagaff melihat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa tersebut.

“Kami mendesak Gubernur Maluku, Said Assagaff, untuk menegur bahkan memerintahkan Bupati Malteng, untuk mencabut blokir dan mencairkan DD Tamilouw tersebut,”desaknya.

Menurut Sariwating, “Kalau ada masalah internal di desa,  seharusnya diselesaikan, bukan membiarkan masalah tersebut tanpa solusi, karena yang dirugikan adalah warga desa setempat,”ujar Sariwating.

Sebab, DD tersebut dianggarkan melalui APBN dan diperuntukan kepada seluruh desa, untuk membiayai pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan Karena bukan produk APBD, maka menjadi lucu jika pemkab Malteng masih memblokir  dan menahan dana tersebut.

Bupati Malteng, Abua Tuasikal diingatkan untuk melihat kepentingan rakyatnya yang masih tertinggal dalam pembangunan, bukan sebaliknya apalagi dengan menahan DD, karena dana tersebut tersebut bukan dari kas pemkab.

“Kalau tidak mau berurusan dengan hukum, kami sarankan untuk segera membayar atau mencairkan dan miliki desa Tamilouw tersebut, sehingga perekonomian  di desa tersebut bisa bangkit lagi,”tambah Sariwating. (*/Via)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes