Kamis, 23 November 2017

Selasa, 21 November 2017

Sidang Lanjutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Payapo-Akerina, Besok Digelar



Majelis Hakim PN Jakpus Tolak 1 Karton Bukti Kuasa Hukum Tergugat


Rabu, 15 November 2017

Kamis, 09 November 2017

Bantuan APBN 2017 Bagi SMA Se-Maluku Capai 100 Milyar




Selasa, 07 November 2017

Diduga, Dinas Dukcapil Buru Lakukan Pungli Di Dermaga Namlea




Minggu, 05 November 2017

Pipa Induk Bocor Bertahun-Tahun, PDAM Ambon Tak Peduli



Warga Minta Perhatian DPRD dan Pemkot Ambon


Kamis, 02 November 2017

Minggu, 29 Oktober 2017

“ Untuk Menunjang Pengoperasian BLOK MASELA. Komisi V Tinjau Infrastruktur Di MTB “

Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( MTB ), saat ini bukan lagi menjadi konsumsi lokal dari masyarakat MTB, atau Propinsi Maluku. Tetapi saat ini MTB sudah menjadi konsumsi Nasional & Internasional, karena di MTB ada blok MASELA yang memiliki gas abadi.

“ Untuk menunjang pengoperasian BLOK MASELA ini, maka diperlukan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu Komisi V DPR RI patut hadir disini untuk melihat secara dekat pembangunan yang saat ini dibiayai oleh APBN seperti Bandara Udara Mathilda Batlayeri dan Pelabuhan Laut Saumlaki “ papar ketua tim kunjungan spesifik Komisi V yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena  di sela sela kunjungan di Saumlaki beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, saat ini jika Blok Masela mulai beroperasi, maka semua kegiatan itu akan melibatkan ribuan tenaga kerja yang akan melalui bandara udara Mathilda Batlayeri & Pelabuhan Laut Saumlaki di MTB. “ Dari sisi pengembangan infrastruktur, baik itu bandara maupun pelabuhan laut, harus mendapat perhatian dalam rangka pengoperasian Blok Masela tersebut. Karena tenaga kerja yang dibutuhkan Blok Masela bukan ratusan, tetapi sampai puluhan ribu orang yang akan terjadi. Dan itu semua aktivitasnya melalui obyek kegiatan infrastruktur bandara dan pelabuhan laut” jelas Michael.  

Di MTB ini, lanjut politisi Partai DEMOKRAT ini, tim Komisi V akan meninjau Bandara Udara Mathilda Batlayeri, Pelabuhan Laut Saumlaki, infrastruktur jalan nasional Saumlaki – Arma, pembangunan air bersih di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan pembangunan rumah khusus di Desa Lauren, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Kedatangan tim Komisi V, disambut oleh Bupati MTB, Petrus Fatlolon beserta unsur Forkopimda Kabupaten MTB di bandara Mathilada Batlayeri, Saumlaki. Sebelum meninggalkan bandar udara, tim Komisi V disambut dengan acara adat oleh tua tua adat Amtufu, serta suguhan tarian adat Tanimbar di depan terminal bandara. 

Dalam kesempatan yang sama Bupati MTB, Petrus Fatlolon menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten MTB bersama masyarakat mengapresiasi kunjungan Komisi V DPR RI ke MTB. Menurutnya ada beberapa infrasrtuktur penunjang yang dititipkannya kepada Komisi V untuk dikembangkan seperti bandara udara Mathilda Batlayeri & Pelabuhan Laut Saumlaki, infrastruktur  jalan & jembatan serta infrastruktur dasar lainnya.

“ Harapan kami Komisi V dapat mewujudkan pembangunan lebih khusus sesuai tupoksi Komisi V yang ada yaitu infrastruktur “ paparnya.

Turut serta dalam kunjungan ini , Wakil Ketua Komisi V, Sigit Sosiantomo, angota : Ade Rizki Pratama, Umar Arsal, Willem Wandik, Bakri, Ny. Nurhayati, Sahat Silaban, & Lalu Gede Syamsul Mujahidin. Tim juga didampingi oleh Mitra Kerja Komisi V a.l. Kasubdit Prasarana Bandara Udara, Cecep Kurniawan, Direktur Jembatan, Hedy Rahadian & Direktur PSDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, Priyono...
( Parlementaria )  

Rabu, 18 Oktober 2017

Putusan Sela PN Jakarta Pusat, Hakim Tolak Eksepsi Tergugat



Lira Maluku News.  Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menolak eksepsi tergugat I, II, III dan IV, dalam sidang putusan sela, yang digelar, Rabu (18/10/2017).

Putusan sela dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, terkait SK Mendagri tentang pengangkatan M Yasin Payapo dan Thimotius Akerina sebagai Bupati dan wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB) periode 2017 – 2022.     

Usai sidang  kuasa hukum penggugat, Samuel Sapasuru, SH kepada media ini menjelaskan, putusan sela itu sesuai permintaan tergugat I, II, III dan IV, untuk menjatuhkan putusan bahwa  PN Jakarta pusat  tidak berwenang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  tergugat.

Terkait permintaan tergugat tersebut, PN Jakarta pusat telah meminta para tergugat membuktikan itu dengan bukti-bukti kongkrit, bahwa PN Jakarta pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut.

Dan hari ini, ternyata bukti-bukti yang diajukan tergugat I,II,III dan IV, semuanya ditolak PN Jakarta pusat karena dinilai tidak berdasar. “Jadi eksepsi tergugat I, II, III dan IV ditolak PN Jakarta pusat,”tegas Sapasuru.

“Jadi jelas, PN Jakarta pusat berwewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum tersebut,”ungkap Sapasuru.

Menurut Sapasuru, karena ini putusan sela yang bersifat Interlucutoir, yaitu  putusan sela yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti, dalam hal ini bukti yang dihadirkan oleh tergugat I, II, III dan IV, maka putusan sela tersebut akan  digunakan hakim saat menentukan putusan  akhir nanti.

“Inikan sudah dibuktikan dari awal dan nanti pada akhirnya, kami akan membuktikan juga dalam pokok perkara, namun putusan sela tersebut sudah mendasari itu, karena sudah menjadi bukti awal bagi hakim dalam putusan akhir nanti,”ujarnya.

Dijelaskan Sapasuru, “Tadi hakim dengan tegas menolak eksepsi tergugat, kenapa ? Karena perbuatan melawan hukum sudah jelas merupakan kewenangan PN Jakarta pusat. Dalam hal ini, tergugat IV telah terbukti melakukan tindakan utang- piutang  dan juga terpidana berdasarkan Putusan PN Masohi Nomor : 184/Tid.D/2016/PN.Msh, tanggal 13 Januari 2017,”tambah Sapasuru.  

Diketahui dalam kasus tersebut tergugat I adalah Mendagri, tergugat II KPUD provinsi Maluku, tergugat III KPUD kabupaten SBB dan tergugat IV adalah paslon M Yasin Payapo - Thimotius Akerina.

Selasa, 03 Oktober 2017

Aman Minta Pemkab SBB Batalkan Proses Pencalonan Kades di 91 Desa



Lira Maluku News. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) dan Komunitas Anak Adat Tiga Batang Air, Eti, Tala dan Sapalewa, minta Pemkab SBB segera membatalkan proses pencalonan Kepala Desa (Kades) yang sedang berlangsung pada 91 Desa di SBB, sampai adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang proses pencalonan Kades tersebut.

Permintaan Aman dan Komunitas Anak Adat Tiga Batang Air, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD dan Ketua DPRD SBB, Selasa (3/10/2017) di Piru.

Mereka menilai, Peraturan Bupati (Perbub)  SBB yang menjadi landasan proses pencalonan Kades di SBB tersebut, sangat menyampingkan negeri-negeri adat.

Untuk itu, DPRD SBB didesak untuk mengambil langkah tegas guna menyampaikan hal tersebut kepada pemkab SBB, dalam hal itu Bupati Drs M Yasin Payapo.

Seperti yang dikemukakan aktifis dan tokoh aliansi, Alberth Sekjarone kepada media ini usai RDP tersebut mengatakan, sebetulnya sudah ada kesepakatan dengan DPRD SBB terkait hal itu, mengingat Desa di Kabupaten SBB merupakan Desa adat.   

"Sebetulnya sudah ada kesepakatan dengan DPRD kabupaten SBB harus ada muratorium menunggu sampai adanya Perda, tetapi pemkab SBB sengaja mengabaikan hal itu dengan dikeluarkannya perbub No 17 tahun 2016 yang dirobah dengan perbub No 4 tahun 2017,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD SBB Drs J Rotasouw yang dikonfirmasi melalui telpon selulernya mengaku, pihaknya baru selesai melakukan pertemuan dengan pemda atau pemkab  terkait permintaan aliansi tersebut.

Menurutnya, pihaknya punya kepedulian dengan masalah tersebut, sehingga walaupun pihak Pemda/pemkab bersi keras untuk tetap melaksanakan proses pemilihan Kades tidak berdasarkan negeri adat, namun selaku anak adat, secara pribadi saya menolak keinginan Pemda tersebut.

“Kami juga memberikan kesempatan kepada Pemda sampai dengan besok, barulah Pemda menyampaikan jawaban kepada DPRD. Pada prinsipnya, DPRD punya keinginan agar proses pemilihan Kades  di tangguhkan sampai dengan Penetapan Perda,” ungkap Rotasouw.                                                                 

Minggu, 01 Oktober 2017

Kejari Piru Didesak Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa Manusa



Lira Maluku News.  Kejaksaan Negeri (Kejari) Piru didesak untuk mengusut dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) oleh oknum penjabat Kepala Desa Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tahun anggaran 2015 – 2017.
              
Kepada media ini, Minggu (1/10/2017) sejumlah tokoh masyarakat Desa Manusa mengatakan, ada sejumlah program yang diduga sebagai proyek fiktif dan mark-up (penggelembungan harga) yang dilakukan penjabat Kades ketika itu.

Tokoh masyarakat yang enggan mempublikasikan namanya tersebut mengatakan, seperti pembelian 1 unit sepeda motor Honda Revo di tahun 2015 lalu, harga pasarnya senilai 17 juta rupiah, namun dalam kwitansi pertangggung jawabnya tertera seharga 30 juta rupiah.

Berikut, pengadaan bibit ayam dan Babi senilai 50 juta, namun dalam kenyataannya yang ada hanya 20 ekor anak ayam dan enam ekor anak babi.

Kemudian pada tahun yang sama, di gelontorkan dana sebesar 70 juta rupiah untuk usaha kerajinan tangan. Namun dalam kenyataannya, program tersebut hanya fiktif.

Selain itu, tahun 2016 lalu ada proyek pembangunan kantor Desa, namun anehnya anggran pembangunan tidak pernah di ketahui masyarakat. Bahkan pembangunannya dibiarkan terbengkalai atau tak kunjung selesai hingga saat ini.

Kemudian pembangunan saluran air (got) sepanjang 350 meter, namun pagu anggarannya tidak pernah di sebutkan. Hal yang sama juga terjadi pada pembangunan sarana air bersih, selain tak jelas besaran anggarannya, program tersebut juga macet.

Di tahun yang sama, program pengadaan 25 unit lampu listrik tenaga Surya senilai 80 juta rupiah, dengan harga pasar sekitar 400 ribu per-unit. Sayangnya, lampu tersebut berfungsi hanya sebulan, karena rusak.

Menurut mereka, khusus untuk 2017 ini diantaranya pembuatan lapangan volly senilai 99 juta 350 ribu rupiah, berikut pengadaan anakan Kakao untuk 117 kepala keluarga (kk) senilai 299 juta lebih

“Program ini yang menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat, karena bermasalah, bukan saja besaran dananya, tetapi juga peruntukannya,”tambah mereka

Kamis, 28 September 2017

Lumamuly Soroti Penggunaan Mobil Ambulance Puskesmas Taniwel Timur



Lira Maluku news.  Penggunaan mobil ambulance Puskemas Taniwel timur, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk kepentingan pribadi oknum kepala Puskesmas setempat, mendapat sorotan sejumlah pihak.

Salah satunya datang dari ketua Latupati Kecamatan Taniwel – SBB, Frangky Lumamuly yang menilai penggunaan mobil ambulance oleh kepala Puskesmas untuk berpikinik bersama keluarganya di Labuang timur, Kecamatan Seram Barat adalah tindakan yang salah.

Kepada media ini, Kamis (28/9/2017) di Piru, Lumamuly  mengatakan, seharusnya mobil ambulance  digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk pasien rujukan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten, bukan untuk berpiknik atau bersenang-senang bersama keluarganya.   

Apalagi kata Lumamuly, mobil ambulance Puskesmas itu adalah hasil perjuangan  Latupati Taniwel timur, melalui bantuan pemerintah Kabupaten SBB, untuk melayani masyarakat yang sakit khususnya di Kecamatan tersebut.

“Mobil ambulance tersebut adalah hasil perjuangan Latupati melalui bantuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melayani masyarakat yang sakit bukan berarti Pimpinan Puskesmas bisa  menggunakan dengan seenaknya saja untuk kepentingan pribadinya,”jelas Lumamuly.

Untuk itu, Lumamuly minta Bupati SBB, M Yasin Payapo untuk menindak tegas kepala Puskesmas Taniwel Timur melalui Kadis Kesehatan Kabupaten SBB, yang jelas-jelas telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat di Kecamatan itu.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes