Kamis, 05 Januari 2017

DAK Pendidikan Kota Tual Tahun 2015 Sebesar 6,7 M Diduga Bermasalah


Kejari Tual Didesak Tindak Lanjut Temuan Tersebut


Lira Maluku News. Upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa melalui peningkatan anggaran bidang pendidikan terus dilakukan dari waktu ke waktu.  Namun sayangnya, anggaran tersebut seringkali sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang terjadi  pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dinas Pendidikan dan Olah Raga kota Tual tahun 2015 lalu.Saat itu dinas tersebut mendapat alokasi DAK dan Dana Pendamping Pendidikan sebesar  8, 8 Miliar rupiah, yang diperuntukan untuk membiayai 12 item proyek, yang dirinci dalam 53 kegiatan phisik.

Kegiatan itu diantaranya  pembangunan rumah guru, laborotarium, perpustakaan dan pembangunan jamban guru/siswa serta pengadaan komputer dan lain-lain.

Dari jumlah tersebut yang realisasi sebesar 7,7 Miliar  atau 87 persen. Namun dalam kenyataannya, hingga akhir Desember 2015 lalu hanya delapan kegiatan yang selesai dikerjakan, dengan besaran dana 964 juta lebih, sedangkan sisanya 45 kegiatan dengan anggaran sebesar  6,7 Miliar, masih belum jelas apakah masih dikerjakan atau tidak.

Direktur LSM Lira Maluku, Jan Sariwating kepada media ini, Kamis (5/1/2017) menyebutkan, berdasarkan temuan pihaknya, kasus itu terjadi akibat ketidakcermatan pemkot Tual, khusunya dinas Pendidikan dan Olah Raga ketika itu, dalam melakukan pengawasan dan monitoring.

“Apa yang dilakukan oleh Pemkot Tual c.q Dinas Pendidikan dan Olah Raga kota Tual ketika itu, tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  9 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis DAK bidang Pendidikan TA 2015 BAB VIII tentang tugas dan tanggung Jawab. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat 3 tentang tanggung jawab pemerintah Kabupatan/Kota melaksanakan supervisi dan  monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di Kab/Kota. Selain itu, Pasal 2 ayat 4 tentang  tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kab/Kota melaksanakan monitoring  dan evaluasi. Berikut Pasal 3 ayat 5 tentang tanggung  jawab Kepala Sekolah melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota c.q Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota,”ujarnya.

Menurut Sariwating, temuan diatas menunjukan adanya potensi penyalahgunaan DAK dan Dana Pendamping Pendidikan untuk kepentingan lain, selain yang tercantum dalam Petunjuk Teknis DAK bidang pendidikan tahun 2015 tersebut.

Untuk itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual diminta untuk lakukan Puldata/ Pulbaket atas temuan ini. Dan jika   dalam hasil Puldata/ Pulbaket tersebut,  ternyata ada terdapat unsur kerugian Negara, diharapkan segera dilakukan penyelidikan / penyidikan, untuk seterusnya dilimpahkan ke pengadilan. (Hen)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes