Kamis, 26 Januari 2017

Gunung Botak Kembali Ramai, Aliansi Peduli Masyarakat Bupolo Demo Polres




Namlea, Lira Maluku News.  Aliansi Peduli Masyarakat Bupolo, terdiri dari HMI dan LSM Parlemen Jalanan bersama sekelompok warga pro PT Buana Pratama Sejahtera, melakukan aksi demo di Mapolres Buru, Rabu (25/1/2017).

Mereka menuntut agar pengusaha tambang pro Izin Pertambangan Rakyat dari Konsorsium Leabumi, bernama Mansur Latakka segera ditangkap dan diproses hukum.

Pasalnya, paska penarikan aparat kepolisian dan TNI AD dari lokasi tambang Gunung Botak beberapa waktu lalu, lokasi tersebut saat ini kembali ramai dengan kegiatan penambangan ilegal.

Karena itu, para pendemo yang pro PT Buana Pratama Sejahtera (PT BPS) ini meminta agar aparat bertindak tegas mengamankan gunung botak dari PETI.

Sebelum diterima Wakapolres Buru, Kompol Irvan Reza di ruang kerjanya, perwakilan pendemo, Rusman Soamole dan Icon Batuatas, mengaku datang ke Polres untuk meminta aparat keamanan kembali ditempatkan di lokasi tambang Gunung Botak.

Sementara itu, di hadapan wakapolres, Ketua HMI Cabang Buru , Ali Hentihu meminta agar polisi arif dalam menyikapi permasalahan di gunung botak, sehingga masyarakat adat khususnya terhindar dari upaya adu domba karena kepentingan para pengusaha tambang.

Sekertaris HMI, Firman Sanger dalam kesempatan itu sempat membacakan isi tuntatan para pendemo, yang berlanjut dengan penyerahan berkas tuntutan kepada wakapolres.

Menurutnya, berdasarkan laporan dengan bukti video rekaman, di wilayah eks PETI di Anahoni Gunung Botak pada tanggal 23 Januari 2017, sekitar pukul 10.00 wit, Mansur Latakka dan rombongan datang ke lokasi tambang dengan tujuan memprovokasi masyarakat membuka pagar senk guna membiarkan kegiatan penambangan secara ilegal.

Akibatnya terjadi debat mulut antara rombongan Mansur latakka dengan sekelompok masyarakat adat yang dibayar PT BPS untuk menunggui kali Anahoni.

“Saat adu mulut itu, Latakka sesumbar kalau penarikan aparat keamanan Polri dan TNI dari kawasan gunung botak itu merupakan upaya dirinya, dengan alasan memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk  bekerja secara illegal,”ujar Sanger.

Untuk itu, Aliansi masyarakat peduli bupolo, HMI Cabang Namlea dan Parlemen Jalanan menyatakan sikap mereka dan meminta polres untuk menangkap Latakka karena terlibat pembuatan surat kaleng yang masuk di polda Maluku dengan mengatasnamkan tokoh adat yang telah mencemarkan nama baik Kapolres Buru dan juga masyarakat adat.

Selain itu, Mansur Latakka juga dituding telah memprovokasi masyarakat Kayeli untuk membuka tambang illegal, guna kepentingan pribadinya dengan mengabaikan instruksi presiden yang dengan tegas sebagi perintah untuk menutup PETI tanggal 7 Mei 2015 lalu.

Setelah menerima tuntutan tersebut, Wakapolres Buru, Kompol Irvan Reza  berjanji akan meneruskannya setelah Kapolres Buru, Leo Simatupang kembali dari Jakarta.

Menanggapi permintaan wakapolres agar ada yang membuat laporan polisi agar polisi bisa mengambil keterangan secara resmi, ketua Parlemen Jalanan, Rusman Soamole mengaku sudah ada laporan tertulis yang disampaikan oleh dua tokoh adat Kaksodin Ali Wael dari Soarpito dan Hinolong Baman Manaliling Besan.

Sementara itu, juru bicara kubu Konsorsium Leabumi yang pro tambang rakyat, Yaser Kaisuku kepada media ini tadi sore, mengaku dirinya tak heran dengan adanya aksi demo tersebut.

“Yang demo itu kelompok yang ada bersama PT BPS. Mereka demo, setelah pekan lalu kita demo di KPK minta bos-bos PT BPS dan oknum pejabat ditangkap karena ada masalah serius di tambang gunung botak,” beber Yaser.

Yaser juga membantah kalau Mansur Latakka dan kawan-kawan yang membuat surat kaleng. “Mereka harus membuktikan isi tuduhan tersebut, karena ini sudah mengarah kepada fitnah untuk itu kami akan melaporkan mereka yang telah memfitnah pak Mansur Latakka,” tambah Yaser.(**)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes