Minggu, 15 Januari 2017

Pengelolaan Belanja Hibah Pemprov Maluku “Amburadul”



Sariwating : Sekda HarusTindak Tegas Penerima Yang Belum Bertangungjawab


Ambon, Lira Maluku News. Pengelolaan belanja hibah Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku tahun 2015 amburadul. Pasalnya, hibah yang seharusnya bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan  yang bersifat sosial dan lain-lain, diduga telah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Data yang dimiliki LSM  LIRA Maluku merincikan, khusus APBD tahun 2015 lalu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ( BPKAD ), menganggarkan belanja hibah sebesar 402 Milliar lebih, dengan realisasi hanya sebesar 388 Milliar lebih.

Dari jumlah tersebut, 287 Milliar lebih diberikan untuk Belanja Operasional Sekolah ( BOS ), sisanya sebesar  101 Milliar lebih kepada kelompok-kelompok masyarakat maupun badan sosial.

Direktur LSM Lira Maluku, Jan Sariwating kepada media ini, Minggu (15/1/2017) menyebutkan,  
dalam rentang waktu penggunaan dana hibah tersebut, ternyata ada sebagian kelompok masyarakat/badan sosial yang lalai dalam memberikan pertanggung- jawaban atas dana yang telah diterimanya kepada Pemprov Maluku.

Bahkan katanya, dari sekian banyak penerima hibah, terdapat 229 kelompok masyarakat/badan sosial telah menerima hibah 21 Milliar, namun hingga akhir Desember 2015 lalu belum mempertanggung-jawabkan penggunaannya.

Hal itu terjadi, karena penerima hibah tidak memahami tujuan penggunaan dari dana yang mereka diterima, sehingga muncul dugaan bahwa penggunaan dana-dana tersebut  bermasalah.

Selain itu, karena Pemprov Maluku juga tidak melakukan pengawasan, monitoring dan eveluasi atas dana yang telah diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, ini merupakan pelanggaran terhadap Permendagri No 13 tahun 2006, sebagaimana yang telah di rubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 “Dalam pasal 33 ayat 2, penerima hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan, bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada kepala daerah ,”jelasnya.

Disamping itu, Permendagri No 32 tahun 2011 sebagaimana yang telah di rubah dengan Permendagri No 39 tahun 2012, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

 Dalam pasal 41 Permendagri tersebut, disyaratkan dalam hal hasil monitoring dan evaluasi, terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima hibah/bantuan sosial yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku,”tambah Sariwating.

Akibat dari ketidak taatan pengguna hibah dalam mempertanggung jawabkan apa yang telah diterimanya , Sariwating menduga telah terjadi penyimpangan atas dana-dana yang telah disalurkan tersebut.

Terkait masalah itu  Sariwating minta Sekda Maluku untuk tidak acuh tak acuh, bahkan segera jatuhkan sanksi tegas kepada mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Bila perlu pihak-pihak yang terlibat, di waktu mendatang jangan lagi diberi kesempatan untuk menikmati bantuan dari Pemprov seperti bantuan sosial, bantuan keuangan, subsidi dan sebagainya,”tegasnya. (Hen)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes