Senin, 13 Februari 2017

Pengelolaan Belanja Hibah Kabupaten Bursel Amburadul



Dana 18,2 M Belum Dipertanggung Jawabkan
 

Ambon, Lira Maluku News. Pengelolaan dana hibah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), ternyata amburadul. Dana yang seharusnya bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, di duga  digunakan untuk hal- hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Direktur LSM Lira Maluku, Jan Sariwating kepada media ini, Senin (13/2/2017) mengatakan, data yang diperoleh menyebutkan, melalui APBD Bursel tahun 2015 lalu, untuk belanja hibah dianggarkan  uang sebesar Rp. 26.677.500.000,realisasinya sebesar Rp. 25.345.625.000, atau 95 persen.

Realisasi dana tersebut diberikan kepada 240 lembaga/badan/kelompok masyarakat dengan perincian Rp. 21.208.115.000 diberikan kepada lembaga/badan/organisasi, sedangkan sisanya Rp. 4.137.510.000 kepada kelompok/anggota masyarakat.

Dari 240 lembaga/kelompok masyarakat yang telah menerima dana hibah tersebut, kata Sariwating, hanya 160 lembaga/kelompok yang telah melakukan pertanggung jawaban, sedangkan sisanya 80 lembaga/kelompok hingga akhir tahun 2015 lalu, belum memberikan pertanggungan jawab dengan jumlah dana sebesar Rp. 18.254.535.000.

Hal itu terjadi karena penerima hibah yang tidak memahami tujuan penggunaan dari dana yang diterima, yang akhirnya penggunaan dana tersebut akan bermasalah.

Bukan itu saja, pemkab Bursel tidak melakukan pengawasan, monitoring serta evaluasi atas dana-dana yang telah diberikan kepada masyarakat tersebut.

“Dalam hal ini, peranan Bupati Bursel yang telah memberikan disposisi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah ( BPKAD ) untuk melakukan pencairan, jelas-jelas telah melanggar prosedur yang berlaku. Yakni, sebelum dana hibah itu dicairkan, calon penerima harus melalui beberapa prosedur, diantaranya harus sampaikan proposal/usulan, kemudian mendapat persetujaun Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah ( NPHD ),selanjutnya harus menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD.  Namun dalam kenyataannya,  semua prosedur  itu tidak dilakukan oleh calon penerima hibah,”tandas Sariwating.

Apa yang terjadi ini kata Sariwating, merupakan pelanggaran terhadap Permendagri No 13 tahun 2006, sebagaimana yang telah di rubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dalam pasal 33 ayat ( 2 ) penerima hibah, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertang gung jawaban penggunaannya kepada kepala daerah,”jelasnya.

Selain itu, pelanggaran  terhadap Permendagri  No. 32 tahun 2011, sebagaimana yang telah di rubah dengan Permendagri No. 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

"Dalam pasal 41, hal hasil monitoring dan eveluasi terdapat penggunaan hibah / bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima hibah/bantuan sosial tersebut harus  diberikan sanksi sesuai dengan per undang undangan yang berlaku,”tambahnya.

Akibat ketidak taatan tersebut jelas Sariwating, diduga pengguna hibah dalam mempertanggung jawabkan apa yang telah diterimanya, telah terjadi penyimpangan atas dana-dana yang telah disalurkan tersebut.

Oleh sebab itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah di minta untuk lakukan monitoring, eveluasi serta supervisi termasuk sanksi bila perlu, terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kab Bursel. Payung hukum untuk itu tersedia, yakni Undang Undang (UU) No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes