Senin, 24 April 2017

2 Proyek BWS Bernilai 276 Miliar Jadi Rebutan



BWS Diminta Transparan Sesuai Mekanisme dan Regulasi


Ambon, Lira Maluku News. Balai Wilayah Sungai ( BWS ) Maluku, saat ini panen proyek bernilai ratusan milliar rupiah, yang digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat ( PU – PR ).

Proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah Kabupaten/Kota, diantaranya pembangunan  bendungan, irigasi, cek dam, air baku, normalisasi alur, talud dan lain-lain, sebagian sudah dikerjakan, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap proses pelelangan.

Penelusuran LSM LIRA Maluku, diketahui ada dua proyek berskala jumbo, nilainya sangat fantastis, yakni 276 Milliar rupiah lebih, saat ini sedang dalam proses pelelangan.

Yang pertama proyek pembangunan pengaman pantai Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) senilai 116,8 Milliar rupiah, berikutnya proyek pembangunan pengendali sedimen sungai Matakabo, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) senilai 160,09 Milliar rupiah.

Seperti yang diungkapkan Direktur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating kepada media ini, Senin (24/4/2017), proyek tersebut kini menjadi rebutan sejumlah kontraktor, baik kontraktor lokal maupun kontraktor dari luar Maluku.

Terkait itu, dirinya mengaku khawatir akan adanya praktek main mata antara pokja dan pihak kontraktor, mengingat nilai proyek tersebut sangat fantastis.

Sehingga untuk menghindari terjadinya praktek seperti itu, Sariwating minta pihak BWS Maluku, untuk berlaku transparan sesuai mekanisme dan regulasi, sehingga proses lelang bisa menghasilkan pemenang yang berkwalitas sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

“BWS diingatkan untuk jangan lagi ada praktek jual beli proyek, karena kerap kali terjadi pemenang lelang menjual lagi proyek kepada kontraktor lain dengan imbalan sejumlah fee tertentu, yang ujungnya proyek tersebut akan bermasalah, sehingga harus diselesaikan lewat jalur hukum,”tegasnya.

Dia juga berharap, agar kontraktor yang saat ini sedang bermasalah dengan hukum di KPK, sebaiknya jangan lagi dilibatkan dalam proses lelang, sehingga kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ( BPJN ) Nasional XVI Maluku dan Maluku Utara bulan Januari 2016 lalu, tidak terjadi lagi di BWS.

“Masyarakat juga diminta untuk lakukan pengawasan secara ketat atas proyek-proyek tersebut, dan jika ternyata di lapangan terjadi penyimpangan atas proses pembangunan, segera laporkan kepada aparat penegak hukum,”tambah Sariwating. (*)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes