Minggu, 30 Juli 2017

Kajari SBB Didesak Usut Penyelewengan ADD-DD Nikulukan




Kamis, 27 Juli 2017

Penggugat Tolak Mediasi, Nasib Payapo-Akerina Ditentukan Sidang Lanjutan




Kuhuparuw Ungkap Dugaan Penyelewengan ADD Desa Ariate




Rabu, 19 Juli 2017

GP Anshor SBB Dukung Sikap Pemerintah Terkait Perpu Ormas




Selasa, 18 Juli 2017

Tagop Sudarsono Soulisa Road-Show di Kabupaten SBB




Rabu, 12 Juli 2017

Kesaulja : Semua SMA Sama, Tak Ada Sekolah Favorite



Penerimaan Siswa Baru Sesuai Zona dan Kapasitas Ruang Belajar


Diduga Sejumlah Kades di SBB Beli Motor Pribadi Gunakan ADD



Lira Maluku News. Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diduga membeli sepeda motor dengan menggunakan Anggaran Dana Desa  (ADD) tahun 2015/2016.                                      

Anehnya, kendati kendaraan roda dua/sepeda motor tersebut dibeli dengan ADD, namun tidak masuk iventaris/aset Desa tetapi atas nama pribadi kepala Desa dan stafnya, seperti yang terjadi pada sejumlah Desa di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan lain di SBB.

Kepada media ini, Selasa (11/7/2017) sumber yang enggan namanya disebutkan mengaku heran dengan apa yang dilakukan para kepala Desa tersebut.

“Kami tidak mempermasalahkan pengadaan kendaraan roda empat atau roda dua, pada masing-masing Desa, karena hal itu tertuang dalam RAPB  Desa. Tetapi, yang kami pertanyakan, mengapa pengadaan mobil atau motor dinas sebagai aset Desa tersebut, menggunakan plat nomor berwarna hitam. Karena setahu kami, kalau kendaraan berplat hitam adalah milik pribadi, karena dibeli dengan menggunakan uang pribadi, sedangkan yang dibeli dengan menggunakan ADD dan menjadi asset/inventaris Desa, haruslah berplat merah,”tegas sumber tersebut.

Dirinya mencontohkan,”Seperti pengadaan kendaraan roda dua pada Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB, jelas-jelas itu sebagai aset Desa Piru, karena dapat dilihat ber-plat merah dan STNK-nya tercatat sebagai milik Desa Piru. Artinya, sepeda motor tersebut sah menjadi asset/inventaris dan milik Desa Piru,”ujarnya

Menurutnya, berdasarkan pentunjuk teknis pengadaan kendaraan bermotor roda empat sangat bertentangan dan menyalahi aturan, sedangkan kendaraan roda dua peruntukannya untuk memperlancar tugas-tugas dan kinerja aparatur Desa.

Kendati begitu tambahnya, pengadaan kendaraan juga dibatasi bukan sesukanya membeli untuk semua aparatur Desa, misalnya karena rentang kendali geografis, Desa memiliki banyak Dusun bisa membeli dua unit sepeda motor saja.

“Dalam pengadaan kendaraan juga dibatasi oleh spesifikasi kendaraan dan standar harga, bukan sesuka para Raja/Kades, karena kebanyakan roda dua yang digunakan para raja lebih banyak untuk kepentingan pribadi dan gaya-gayaan saja,”jelasnya sumber tersebut.

Terkait hal tersebut, Bupati, Drs. Muhammad Yasin Payapo diminta untuk segera perintahkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), segera menertibkan pengadaan motor yang mengatas-namakan pribadi tersebut.

“Apabila hal ini tidak cepat diambil langkah, kami minta pihak Polres dan Kajari SBB segera menindaklanjutinya, karena penyelewengan ADD/DD jelas merugikan Desa puluhan juta rupiah,”tambahnya.

Sabtu, 08 Juli 2017

20 Siswa SMA Maluku dan NTT Akan Ikuti Program Pertukaran Siswa




Jumat, 07 Juli 2017

Pemkab SBB Terkesan Tutup Mata Terhadap Pembangunan Peternakan



Proyek Peternakan Ayam Senilai 1, 8 Milyar, Tak Pernah Sampai ke Peternak


Kamis, 06 Juli 2017

Hakim PTUN Jakarta Sarankan Sapasuru Tetap Lakukan Perlawanan Hukum




Pemprov Maluku Sediakan Beasiswa Bagi 30 Mahasiswa Unpad dan 20 Udayana




Raymond Putileihalat Dihimbau Serahkan Diri, Menyusul Ditetapkan DPO




Selasa, 04 Juli 2017

BPJN Maluku Akan Dilaporkan Ke KPK, Terkait Proyek Akal-Akalan 35 Miliar



Lira Maluku News. Balai Pelaksanaan Jalah Nasional ( BPJN ) XVI Maluku dan Maluku Utara (Malut), masih saja menjadi sorotan publik, terkait kinerjanya.

Masih segar dalam ingatan kita, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ), sekaligus mengobrak abrik kantor BPJN Maluku - Malut tersebut di awal Januari 2016 yang lalu, akibat praktek permainan proyek pembangunan jalan di Pulau Seram yang dilakukan  pejabat BPJN Maluku-Malut saat itu dengan pihak kontraktor.

Direktur LSM Lira Maluku, Jan Sariwating mencurigai, kasus yang hampir mirip terjadi lagi di lokasi di Kabupaten Buru, tepatnya pada proyek pembangunan ruas jalan Samalagi – Tugu Namlea dengan akses bandara Namniwel, dengan besaran anggaran 35 Milyar rupiah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PU-PR ) tahun 2017.

Kepada media ini, Selasa (4/7/2017), Sariwating menduga, terjadi tumpang tindih dalam proyek tersebut dan hanya sebagai akal - akalan pihak BPJN Maluku-Malut saja, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.

Pasalnya, ruas jalan ini sudah pernah dikerjakan di tahun 2015 yang lalu dengan dana sebesar 39 Milliar 
rupiah oleh P.T  Nursyam, salah satu perusahaan asal Papua.

“Lalu mengapa proyek yang sama harus dianggarkan berulang ? Pasti ada yang tidak beres dalam perencanaan,”tegas Sariwating.

Menurut Sariwating, informasi yang dihimpun pihaknya, proyek tersebut saat ini dalam tahap pelelangan umum.

“Praktek seperti ini tidak saja akan merugikan keuangan negara, tetapi lebih dari itu akan mempermalukan masyarakat Maluku di mata Nasional, seakan-akan masyarakat membiarkan suburnya praktek korupsi di daerah ini,”ujarnya.
                                                                                                                                        
Karena itu, sebagai anak daerah yang concern pada pemberantasan tindak pidana korupsi, dirinya ingatkan pihak BPJN, kalau tidak mau berhadapan dengan KPK, segera hentikan proses pelelangan tersebut dan setorkan dana proyek-nya ke Kas Negara.

“Kami akan terus memantau perkembangannya ke depan. Dan jika nantinya proyek tersebut  tidak dihentikan dan  terus dikerjakan, maka kami akan melaporkan kasusnya ke KPK, guna ditindak lanjuti,”tambah Sariwating.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes