Selasa, 04 Juli 2017

BPJN Maluku Akan Dilaporkan Ke KPK, Terkait Proyek Akal-Akalan 35 Miliar



Lira Maluku News. Balai Pelaksanaan Jalah Nasional ( BPJN ) XVI Maluku dan Maluku Utara (Malut), masih saja menjadi sorotan publik, terkait kinerjanya.

Masih segar dalam ingatan kita, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ), sekaligus mengobrak abrik kantor BPJN Maluku - Malut tersebut di awal Januari 2016 yang lalu, akibat praktek permainan proyek pembangunan jalan di Pulau Seram yang dilakukan  pejabat BPJN Maluku-Malut saat itu dengan pihak kontraktor.

Direktur LSM Lira Maluku, Jan Sariwating mencurigai, kasus yang hampir mirip terjadi lagi di lokasi di Kabupaten Buru, tepatnya pada proyek pembangunan ruas jalan Samalagi – Tugu Namlea dengan akses bandara Namniwel, dengan besaran anggaran 35 Milyar rupiah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PU-PR ) tahun 2017.

Kepada media ini, Selasa (4/7/2017), Sariwating menduga, terjadi tumpang tindih dalam proyek tersebut dan hanya sebagai akal - akalan pihak BPJN Maluku-Malut saja, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.

Pasalnya, ruas jalan ini sudah pernah dikerjakan di tahun 2015 yang lalu dengan dana sebesar 39 Milliar 
rupiah oleh P.T  Nursyam, salah satu perusahaan asal Papua.

“Lalu mengapa proyek yang sama harus dianggarkan berulang ? Pasti ada yang tidak beres dalam perencanaan,”tegas Sariwating.

Menurut Sariwating, informasi yang dihimpun pihaknya, proyek tersebut saat ini dalam tahap pelelangan umum.

“Praktek seperti ini tidak saja akan merugikan keuangan negara, tetapi lebih dari itu akan mempermalukan masyarakat Maluku di mata Nasional, seakan-akan masyarakat membiarkan suburnya praktek korupsi di daerah ini,”ujarnya.
                                                                                                                                        
Karena itu, sebagai anak daerah yang concern pada pemberantasan tindak pidana korupsi, dirinya ingatkan pihak BPJN, kalau tidak mau berhadapan dengan KPK, segera hentikan proses pelelangan tersebut dan setorkan dana proyek-nya ke Kas Negara.

“Kami akan terus memantau perkembangannya ke depan. Dan jika nantinya proyek tersebut  tidak dihentikan dan  terus dikerjakan, maka kami akan melaporkan kasusnya ke KPK, guna ditindak lanjuti,”tambah Sariwating.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes