Rabu, 12 Juli 2017

Diduga Sejumlah Kades di SBB Beli Motor Pribadi Gunakan ADD



Lira Maluku News. Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diduga membeli sepeda motor dengan menggunakan Anggaran Dana Desa  (ADD) tahun 2015/2016.                                      

Anehnya, kendati kendaraan roda dua/sepeda motor tersebut dibeli dengan ADD, namun tidak masuk iventaris/aset Desa tetapi atas nama pribadi kepala Desa dan stafnya, seperti yang terjadi pada sejumlah Desa di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan lain di SBB.

Kepada media ini, Selasa (11/7/2017) sumber yang enggan namanya disebutkan mengaku heran dengan apa yang dilakukan para kepala Desa tersebut.

“Kami tidak mempermasalahkan pengadaan kendaraan roda empat atau roda dua, pada masing-masing Desa, karena hal itu tertuang dalam RAPB  Desa. Tetapi, yang kami pertanyakan, mengapa pengadaan mobil atau motor dinas sebagai aset Desa tersebut, menggunakan plat nomor berwarna hitam. Karena setahu kami, kalau kendaraan berplat hitam adalah milik pribadi, karena dibeli dengan menggunakan uang pribadi, sedangkan yang dibeli dengan menggunakan ADD dan menjadi asset/inventaris Desa, haruslah berplat merah,”tegas sumber tersebut.

Dirinya mencontohkan,”Seperti pengadaan kendaraan roda dua pada Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB, jelas-jelas itu sebagai aset Desa Piru, karena dapat dilihat ber-plat merah dan STNK-nya tercatat sebagai milik Desa Piru. Artinya, sepeda motor tersebut sah menjadi asset/inventaris dan milik Desa Piru,”ujarnya

Menurutnya, berdasarkan pentunjuk teknis pengadaan kendaraan bermotor roda empat sangat bertentangan dan menyalahi aturan, sedangkan kendaraan roda dua peruntukannya untuk memperlancar tugas-tugas dan kinerja aparatur Desa.

Kendati begitu tambahnya, pengadaan kendaraan juga dibatasi bukan sesukanya membeli untuk semua aparatur Desa, misalnya karena rentang kendali geografis, Desa memiliki banyak Dusun bisa membeli dua unit sepeda motor saja.

“Dalam pengadaan kendaraan juga dibatasi oleh spesifikasi kendaraan dan standar harga, bukan sesuka para Raja/Kades, karena kebanyakan roda dua yang digunakan para raja lebih banyak untuk kepentingan pribadi dan gaya-gayaan saja,”jelasnya sumber tersebut.

Terkait hal tersebut, Bupati, Drs. Muhammad Yasin Payapo diminta untuk segera perintahkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), segera menertibkan pengadaan motor yang mengatas-namakan pribadi tersebut.

“Apabila hal ini tidak cepat diambil langkah, kami minta pihak Polres dan Kajari SBB segera menindaklanjutinya, karena penyelewengan ADD/DD jelas merugikan Desa puluhan juta rupiah,”tambahnya.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes