Selasa, 22 Agustus 2017

4 Proyek DPRD Malteng Tahun 2015, Diduga Bermasalah




Lira Maluku News. Sorotan terhadap kinerja DPRD Maluku Tengah (Malteng), tidak pernah sepi. Kegiatan kegiatan yang selama ini tertutup dan tidak diketahui oleh masyarakat, perlahan mulai terkuak ke permukaan.

Data yang berhasil dihimpun LSM LIRA Maluku menyebutkan, tahun 2015 lalu melalui APBD Malteng, lembaga ini memperoleh empat kegiatan (proyek), yang di duga bermasalah dengan realisasinya.

Direktur LSM Lira Maluku, Jan Sariwating kepada media ini, Selasa (22/8/2017) menyebutkan, ke empat  proyek tersebut, yakni Belanja Penjaringan Aspirasi Masyarakat ( Jaring Asmara ) dan Reses, sebesar  Rp. 5, 9 Milliar lebih.

Menurutnya, kegiatan tersebut terbagi dua item, yakni uang saku kepada masayarakat sebesar Rp 2.238.750.000, per-orangnya sebesar  Rp 150.000 semantara uang transportasi sebesar Rp 3.731.250.000, atau per-orangnya Rp 250.000, sehingga totalnya mencapai Rp 5.970.000.000.

Anehnya kata Sariwating, dalam dokumen pertanggung jawabannya, daftar penerima uang saku dan uang transportasi, tidak memuat secara jelas identitas penerima maupun identitas pendukung lainnya, termasuk moda transportasi yang digunakan penerima.

Berikut Belanja Perjalanan Dinas, dimana pada komponen ini terjadi kelebihan pembayaran untuk harga tiket dengan harga resmi dari maskapai penerbangan, selain tiket yang tidak terdaftar dalam manifest, yang jumlahnya mencapai  Rp 117.881.400.

Khusus untuk Belanja Pakaian Dinas dan Atribut, salah satu kontrak untuk item ini adalah pembuatan emblem dari emas 23 karat untuk 40 anggota DPRD, senilai Rp 5.413.000 per-unitnya.

Sayangnya dalam realisasinya, yang di pesan bukan emas 23 karat sesuai kontrak, tapi emas 18 karat dengan nilai Rp 4.230.000 per-unitnya.

Dengan demikian menurut Sariwating, telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 47.320.000, atau ( 40 x Rp 1.183.000) dan ini suatu bentuk manipulasi yang luar biasa.

Sementara untuk Belanja Jasa Konsultasi Hukum, sebesar Rp 250.000.000,digunakan untuk penyusunan naskah akademik dan ranperda tentang calon negeri administratif dari negeri adat.

Namun pertanggungan jawabannya tidak jelas, hanya berupa perjanjian kerja sama, tanpa dilengkapi dengan proposal, perincian biaya dan nama-nama pelaksana serta penerima honor.

Anehnya, kegiatan tersebut tidak dilakukan proses lelang seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah, tapi dilakukan penunjukan langsung yang di duga dilakukan salah satu anggota DPRD berupa sebuah rekomendasi.

Menurut Sariwating, kasus tersebut seharusnya diproses aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu dirinya mendesak Kajari Masohi, Robinson Sitorus untuk segera mulai melakukan proses penyelidikan tanpa diskriminasi.

Kajari Masohi, diminta untuk bertindak tegas kepada pihak2 yang sengaja mempermainkan keuangan daerah, terutama tentang kegiatan jaring asmara, bila perlu lakukan proses penyitaan atas dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan nama dan tanda tangan dari masyarakat penerima, karena ada dugaan nama dan tanda tangan dalam dokumen tersebut fiktif,”tambah Sariwating.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes