Rabu, 09 Agustus 2017

Pimpinan BPJN XVI Maluku-Malut, Diminta Tindak Kontraktor Jalan Taniwel-Soleman



Lira Maluku News.  Masyarakat dan Raja – raja kecamatan Taniwel Timur, dipimpin ketua Latupatinya Frangky Lumamuly, memblokir jalan trans Seram, khususnya ruas jalan Taniwel kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) – Soleman kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Pemblokiran ruas jalan yang menghubungkan dua kabupaten tersebut, dipicu kecewaan  mereka terhadap kinerja Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI Maluku dan Maluku Utara, karena pekerjaan yang ditangani kontraktor pelaksana  PT Lintas Equator tersebut, tidak dimulai pada titik nol atau Taniwel-SBB sesuai koordinatnya, namun pada titik 39 atau Desa Warasiwa-Malteng.   

Akibat pemblokiran jalan beberapa jam tersebut, terjadi kemacetan panjang pada arus lalu-lintas yang menghubungkan dua kabupaten tersebut.

“Sebelum proyek ini ditenderkan beberapa waktu lalu, warga masyarakat Taniwel telah mengetahui bahwa pelaksanaannya harus dimulai dari titik nol yatu dari Kecamatan Taniwel Kabupaten SBB, menuju Soleman Kabupaten Malteng. Dan itu sesuai dengan pemasangan kordinatnya. Namun dalam kenyataannya lain, kontraktor pelaksana  memulai pekerjaan dari titik 39 atau  KM 39, tepatnya di Desa Warasiwa Malteng menuju Soleman,”tegas ketua Latupati Taniwel  Frangky Lumamuly kepada media ini, Selasa (8/8/2017).

Lumamuly mengaku, berdasarkan informasi yang diterimanya dari kontraktor pelaksana dilapangan, bahwa yang mereka kerjakan dilapangan, itu sesuai petunjuk pimpinan BPJN Maluku-Malut di Ambon.  

Namun saat dirinya meminta bukti tentang perintah atau petunjuk pimpinan BPJN XVI Maluku-Malut tersebut, namun hal itu tidak bisa perlihatkan.  

“Ketika kami desak, jawaban dari kontraktor pelaksanana, bahwa mereka memulai pekerjaan dari titik 39, setelah kami melihat kondisi jalan serta besaran dana,”ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu kata Lumamuly, jika itu ditempuh dengan berjalan kaki dari Taniwel, waktu tempuhnya bisa mencapai dua sampai tiga jam perjalanan.

Untuk itu pimpinan BPJN XVI Maluku-Malut, diminta untuk segera menindak kontraktor pelaksana, karena terkait langsung dengan kepentingan masyarakat serta anggaran proyek yang berasal dari keuangan negara atau APBN.

“Jika pimpinan BPJN XVI Maluku-Malut tidak segera selesaikan masalah ini, kami akan melaporkannya untuk diproses hukum,”tambah Lumamuly.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes