Selasa, 12 September 2017

Predikat Disclaimer Jadi Ciri Khas SBB



Silawane:Bupati-Wabup Perlu Tingkatkan Pengawasan


Lira Maluku News. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Seram BagianBarat (SBB), Abu Silawane, S.Sos.Msi menegaskan, predikat Disclaimer sudah menjadi ciri khas bagi Kabupaten itu dalam hasil audit BPK.

Kepada media ini, Selasa (12/9/2017) di Piru, Silawane mengatakan, hasil audit BPK Tahun Anggaran 2016 tersebut, menjadi rujukan yang menggambarkan prestasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah kabupaten (pemkab) SBB.

Sekaligus sebagai gambaran tentang semua kelemahan yang ada selama ini, terutama menyangkut profesionalisme aparatur birokrat yang secara langsung terlibat dalam sirkulasi anggaran di masing-masing SKPD.

Menurut Silawane, kita perlu bersikap profesional dan terbuka, bahwa hasil Audit BPK menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan bagi pemerintahan Daerah.

Menurutnya, hasil audit tersebut seharusnya memacu birokrasi untuk lebih fokus dan profesional, namun tidak bisa dipungkiri sepertinya sebagian dari birokrasi SBB sudah terbiasa dan menganggap predikat Disclaimer adalah hal yang biasa.

Disinilah indikator keberhasilan pengelolaan pemerintahan. “Jadi kita tidak harus bangga dengan serapan anggaran yang besar atau puas dengan berbagai proyek di lapangan yang terlaksana, padahal pertanggung jawaban secara yuridis melalui hasil audit BPK sangat mengecewakan,”tegasnya.

Terkait itu kata Silawane, fraksi Gerindra DPRD SBB menilai, akar dari semua ini adalah minimnya pengawasan oleh kepala daerah dan wakil kepala Daerah, karena pengawasan adalah filter bagi tata kelola suatu pemerintahan.

Untuk itu, kedepan pengawasan secara menyeluruh harus menjadi agenda pokok dan dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan.

Disamping itu, perlu adanya peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD.

Menurutnya, hal ini amat penting, karena sumberdaya manusia yang memadai sangat menentukan kualitas dari suatu produk.

“Saya berharap dan minta kepada kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD) sebagi pengguna anggaran, agar dalam proses penyusunan anggaran dan penyerapannya bisa efektif, efisien dan profesional. Selain itu, emua pihak baik eksekutif maupun legislative harus  memiliki komitmen yang tinggi dan dengan segala upaya mengarahkan semua potensi daerah yang dimiliki agar masalah pembangunan daerah tidak terkendala hanya karena dengan keterbatasan anggaran,”pintanya.

Dalam hal ini, seluruh pimpinan SKPD dan tenaga pengelola keuangan, harus di berikan pendidikan khusus tentang managemen keuangan, yang bekerjasama dengan lembaga terkait yang memiliki spesialisasi dan kompetensi resmi dari pemerintah pusat. Sebab, ini penting untuk meningkatkan sumberdaya manusia dalam birokrasi pemkab SBB.

“Salah satu faktor yang berpengaruh bagi perolehan predikat Disclaimer adalah faktor kebocoran, banyaknya dana yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan kita semua haru menyadari bahwa hal itu tidak dapat dibiarkan terus, tetapi perlu adalah sikap tegas dari Bupati dan wakil Bupati untuk memberi perhatian khusus, guna menekan kebocoran anggaran daerah, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan bermanfaat untuk dakyat,”tambahnya.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes