Selasa, 03 Oktober 2017

Aman Minta Pemkab SBB Batalkan Proses Pencalonan Kades di 91 Desa



Lira Maluku News. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) dan Komunitas Anak Adat Tiga Batang Air, Eti, Tala dan Sapalewa, minta Pemkab SBB segera membatalkan proses pencalonan Kepala Desa (Kades) yang sedang berlangsung pada 91 Desa di SBB, sampai adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang proses pencalonan Kades tersebut.

Permintaan Aman dan Komunitas Anak Adat Tiga Batang Air, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD dan Ketua DPRD SBB, Selasa (3/10/2017) di Piru.

Mereka menilai, Peraturan Bupati (Perbub)  SBB yang menjadi landasan proses pencalonan Kades di SBB tersebut, sangat menyampingkan negeri-negeri adat.

Untuk itu, DPRD SBB didesak untuk mengambil langkah tegas guna menyampaikan hal tersebut kepada pemkab SBB, dalam hal itu Bupati Drs M Yasin Payapo.

Seperti yang dikemukakan aktifis dan tokoh aliansi, Alberth Sekjarone kepada media ini usai RDP tersebut mengatakan, sebetulnya sudah ada kesepakatan dengan DPRD SBB terkait hal itu, mengingat Desa di Kabupaten SBB merupakan Desa adat.   

"Sebetulnya sudah ada kesepakatan dengan DPRD kabupaten SBB harus ada muratorium menunggu sampai adanya Perda, tetapi pemkab SBB sengaja mengabaikan hal itu dengan dikeluarkannya perbub No 17 tahun 2016 yang dirobah dengan perbub No 4 tahun 2017,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD SBB Drs J Rotasouw yang dikonfirmasi melalui telpon selulernya mengaku, pihaknya baru selesai melakukan pertemuan dengan pemda atau pemkab  terkait permintaan aliansi tersebut.

Menurutnya, pihaknya punya kepedulian dengan masalah tersebut, sehingga walaupun pihak Pemda/pemkab bersi keras untuk tetap melaksanakan proses pemilihan Kades tidak berdasarkan negeri adat, namun selaku anak adat, secara pribadi saya menolak keinginan Pemda tersebut.

“Kami juga memberikan kesempatan kepada Pemda sampai dengan besok, barulah Pemda menyampaikan jawaban kepada DPRD. Pada prinsipnya, DPRD punya keinginan agar proses pemilihan Kades  di tangguhkan sampai dengan Penetapan Perda,” ungkap Rotasouw.                                                                 

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes