Rabu, 18 Oktober 2017

Putusan Sela PN Jakarta Pusat, Hakim Tolak Eksepsi Tergugat



Lira Maluku News.  Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menolak eksepsi tergugat I, II, III dan IV, dalam sidang putusan sela, yang digelar, Rabu (18/10/2017).

Putusan sela dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, terkait SK Mendagri tentang pengangkatan M Yasin Payapo dan Thimotius Akerina sebagai Bupati dan wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB) periode 2017 – 2022.     

Usai sidang  kuasa hukum penggugat, Samuel Sapasuru, SH kepada media ini menjelaskan, putusan sela itu sesuai permintaan tergugat I, II, III dan IV, untuk menjatuhkan putusan bahwa  PN Jakarta pusat  tidak berwenang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  tergugat.

Terkait permintaan tergugat tersebut, PN Jakarta pusat telah meminta para tergugat membuktikan itu dengan bukti-bukti kongkrit, bahwa PN Jakarta pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut.

Dan hari ini, ternyata bukti-bukti yang diajukan tergugat I,II,III dan IV, semuanya ditolak PN Jakarta pusat karena dinilai tidak berdasar. “Jadi eksepsi tergugat I, II, III dan IV ditolak PN Jakarta pusat,”tegas Sapasuru.

“Jadi jelas, PN Jakarta pusat berwewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum tersebut,”ungkap Sapasuru.

Menurut Sapasuru, karena ini putusan sela yang bersifat Interlucutoir, yaitu  putusan sela yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti, dalam hal ini bukti yang dihadirkan oleh tergugat I, II, III dan IV, maka putusan sela tersebut akan  digunakan hakim saat menentukan putusan  akhir nanti.

“Inikan sudah dibuktikan dari awal dan nanti pada akhirnya, kami akan membuktikan juga dalam pokok perkara, namun putusan sela tersebut sudah mendasari itu, karena sudah menjadi bukti awal bagi hakim dalam putusan akhir nanti,”ujarnya.

Dijelaskan Sapasuru, “Tadi hakim dengan tegas menolak eksepsi tergugat, kenapa ? Karena perbuatan melawan hukum sudah jelas merupakan kewenangan PN Jakarta pusat. Dalam hal ini, tergugat IV telah terbukti melakukan tindakan utang- piutang  dan juga terpidana berdasarkan Putusan PN Masohi Nomor : 184/Tid.D/2016/PN.Msh, tanggal 13 Januari 2017,”tambah Sapasuru.  

Diketahui dalam kasus tersebut tergugat I adalah Mendagri, tergugat II KPUD provinsi Maluku, tergugat III KPUD kabupaten SBB dan tergugat IV adalah paslon M Yasin Payapo - Thimotius Akerina.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes