Selasa, 07 November 2017

Diduga, Dinas Dukcapil Buru Lakukan Pungli Di Dermaga Namlea




Lira Maluku News. Tambang Emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru sejak tahun 2010 lalu telah memberikan berkah yang luar biasa, tidak saja kepada masyarakat, tetapi juga kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Namun, yang dilakukan oleh Pemkab Buru jauh dari kepatutan bahkan telah melanggar/ menerobos sistim peraturan yang berlaku.

Seperti yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Buru dengan melakukan pendataan terhadap para personil/pendatang yang tiba di pelabuhan Namlea, untuk mengadu nasib pada lokasi tambang emas Gunung Botak tersebut.

Direktur  LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating kepada media ini mengatakan, sesuai data yang dimiliki, dengan berbekal Perda No. 16 tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Dinas ini mulai beroperasi di lapangan. Dan sesuai  pelaporan kedatangan, para pendatang yang terdata sebanyak 6098 orang, dengan besaran pungutan tarif masuk yang bervariasi.

Dari 6098 pendatang tersebut, 890 orang diantaranya dipungut tarif Rp 10.000 per-orang,  sedangkan 126 orang dipungut tarif  Rp 30.000, selebihnya 5082 orang dipatok dengan tarif sebesar  Rp 100.000 per- orang, sehingga jumlah keseluruhan retribusi tarif yang dipungut dari 6098 orang mencapai Rp 520.880.000,”ungkap Sariwating.

Menurutnya, dengan pungutan tarif yang bervariasi seperti ini, dapat diduga bahwa Dinas ini telah melakukan manipulasi atas penarikan retribusi dari para pendatang. Apalagi penarikan retribusi yang dilakukan oleh Dinas tidak disertai dengan Surat Tugas seperti lazimnya pada birokrasi pemerintahan, tapi hanya berupa instruksi lisan dari Plt Kepala Dinas.

Dari dana pungutan sebesar Rp 520.880.000 tersebut, yang disetor ke Kas Daerah hanya sebesar Rp 74.109.000, sementara sisanya sebesar Rp 446.771.000, tidak disetor atau tidak jelas siapa yang menyimpannya.

Apa yang dilakukan  Dinas Dukcapil Kabupaten Buru tersebut  tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 57 ayat ( 3 ) disebutkan, setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud . Kemudian Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana yang telah dirobah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 128 ayat ( 2 ) “ SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah,”jelasnya.

Untuk itu kata Sariwating, Dinas Dukcapil Kabupaten Buru harus bertanggung jawab atas hasil pungutan retribusi tarif sebesar Rp. 446.771.000 yang tidak di setor ke Kas Daerah.

“Di duga dana sebesar itu merupakan pungutan liar. Untuk itu kami akan segera laporkan kasus ini, dan minta aparat Kejaksaan lakukan penyelidikan, supaya bisa diketahui oknum-oknum siapa saja yang telah menikmati dana haram ini. Masyarakat juga diminta untuk mengawal kasus ini hingga tuntas,”tambah Sariwating.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes