Rabu, 15 November 2017

Siauta Sosialisasi Amdal dan Prosesnya Bagi Pejabat PLN Wilayah Maluku-Malut




Lira Maluku News. Pemahaman masyarakat tentang dokumen Amdal, proses dan keluarannya, termasuk dokumen UKPUKL dan SPPL, dirasakan sangat penting khususnya berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan.

Hal dikemukakan Kepala Bidang Amdal, Bapedalda provinsi Maluku, Drs Roy C Siauta, M.Si didepan pejabat PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, pada sosialisasi tentang dokumen Amdal di kantor PLN Galala.

Kepada media ini di kantornya, Rabu (15/11/2017), Siauta menegaskan, sosialisai tersebut atas permintaan pihak PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, dalam rangka meningkatkan pemahan dan wawasan pejabat PLN  tentang dokumen Amdal serta prosesnya, mengingat banyaknya kegiatan PLN yang bersentuhan langsung dengan lingkungan.

“Jadi mereka ingin tau guna meningkatkan pemahaman yang mendalam para pejabatnya, tentang apa itu dokumen Amdal, prosesnya seperti apa, keluarannya apa, termasuk dokumen UKPUKL dan SPPL,”ujarnya.   
  
Terkait kewenangan komisi Amdal pusat, provinsi dan komisi Amdal kabupaten/kota, Siauta mengaku semua itu diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2012, tentang tata laksana penilaian dokumen Amdal.

Menurut Siauta, sesuai Permen tersebut, kewenangan komisi penilaian Amdal pusat, jika kegiatannya lintas provinsi atau diwilayah laut diatas 12 mil atau kegiatan-kegiatan strategis nasional.

“Semua dokumen Amdal terkait kegiatan tersebut, harus dibahas komisi Amdal pusat di Kementrian Lingkungan Hidup dan ijin lingkungannya diterbitkan oleh Menteri,”jelasnya.

Sementara kewenangan komisi Amdal provinsi kata Siauta,  apabila kegiatannya lintas kabupaten/kota.  Artinya lokasi kegiatan tersebut diantara dua kabupaten/kota atau lebih dan di wilayah laut antara 0  sampai 12 mil serta kegiatan-kegiatannya strategis provinsi.

“Semua kegiatan yang diwilayah itu, wajib hukumnya penilaian Amdalnya dilakukan oleh komisi Amdal provinsi sementa ijin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur,”tambahnya.

Sedangkan kewenangan komisi Amdal kabupaten/kota, itu kegiatannya ada didalam satu wilayah kabupaen/kota, kemudian kegiatannya strategis kabupaten/kota. Artinya, kewenangan penilaian Amdal ada di kabupaten/kota.

Namun bila komisi Amdal kabupaten/kota belum ada,  maka semua kegiatan terkait dengan penilaian Amdalnya dinilai oleh komisi Amdal provinsi. Terkait itu, rekomendasi Amdalnya dikeluarkan oleh ketua komisi Amdal provinsi, sementara ijin lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota.

“Jadi hanya meminjam komisi Amdal provisi untuk menilai kegiatan tersebut, karena di kabuapten/kota itu belum ada komisi Amdalnya,”tambah Siauta.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes