Minggu, 09 September 2018

92 Perangkat Desa SBB ke Malang Gunakan Dana ADD/DD 2018


DPRD SBB Didesak Minta Pertanggung Jawaban Pemkab


Lira Maluku News.  DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) didesak untuk segera menyikapi Kebijakan Pemkab SBB, terkait keberangkatan 92 Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa dalam rangka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, di Malang-Jawa Timur yang menggunakan ADD/DD.

Pasalnya,  keberangkatan perangkat Desa untuk kegiatan itu, menggunakan dana  ADD/DD dan  terkesan hanya menghambur-hamburkan uang Milyaran rupiah, sementara hasilnya atau Output-nya tidak ada sama sekali.

Apalagi, keberangkatan dan kepulangan perangkat Desa SBB tersebut, dicurigai sebagai kegiatan siluman, karena tidak diketahui masyarakat Desa.

Kepada media ini, Minggu (9/9/2018), tokoh masyarakat Taniwel  Aleksander Panna mengatakan, DPRD harus segera meminta pertanggung jawaban kebijakan Pemkab dengan menghadirkan Kades, Sekertaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa untuk mempresentasikan apa yang mereka dapat di Malang, sesuai tupoksi masing-masing.

“Jangan-jangan anggaran yang digunakan itu tidak ada dalam Batang Tubuh Anggaran (APBEDes), karena itu DPRD SBB diminta untuk segera meminta pertanggung jawaban kebijakan Pemerintah Daerah dan harus menghadirkan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk segera mempresentasikan hasil yang di didapat di Malang sesuai tupoksi masing-masing. Dalam hal ini, dapat mengukur  tingkat keberhasilan dan ting penyerapan materi selama mengikuti kegiatan tersebut,”tegasnya.

Apalagi, ada kebijakan pemkab SBB yang mewajibkan masing-masing Desa untuk menyetor dana kontribusi pelatihan ke pemkab melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

“Setiap Desa diwajibkan setor dana kontribusi Pelatihan ke Pemerintah Daerah, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebesar Rp 22 Juta Rupiah, ditamba uang tiket Pp Ambon - Malang sebesar Rp 3.200.000 x  4 org = Rp 12.800.000, uang saku Rp 5 juta  rupiah/orang x 4 org =  Rp 20 juta.  Jika ditotalkan jumlah dana yang harus disetor  Rp 5.041.000.000 atau Lima Milyar empat puluh satu juta rupiah,”ujarnya.

Sementara itu, Komunitas Adat Tiga Batang Air, Alberth Sekeronej mengatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa berimplikasi kepada masyarakat, sehingga siapapun yang mengikuti bimtek tersebut, harus bisa mengaplikasikan itu kepada masayarakat didesa, sehingga manfaatnya itu kembali kepada masyarakat bukan manfaatnya untuk satu dua orang saja.

"Kepala Desa atau penjabat satu waktu akan diganti, apalagi yang ikut bimtek sebahagian besar penjabat Kepala Desa, yang tugasnya sementara, sehingga bagaimana supaya mentransformasikan tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan yang mereka dapat disana, bisa diaplikasikan itu ke masyarakat,”ujarnya.

Sekeronej juga menyorotipenggunaan ADD/DD,dalam hal ini anggaran yang begitu besar yang terkesan hanya menghambur-hamburkan  anggaran hanya untuk jalan-jalan saja.

ADD/DD Kabupaten SBB tahun anggaran 2018, menuai banyak kritikan dikalangan masyarakat. Pasalnya, Para raja atau kades  mendesak mempercepat proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), padahal dalam kenyataan tidak melaksanakan program Pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat.

Pantauan media ini, pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten SBB yang bersumber dari DD/ADD sudah memasuki tahun ke 4, namun kenyataannya masih banyak Desa yang katagori tertinggal atau miskin.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes