Minggu, 09 September 2018

Dana Pendukung Penyelengara Pilkada, Digunakan Untuk Pengadaan Mobil


KPU Maluku Diduga Melanggar Kesepakatan NPHD


Lira Maluku News. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Maluku, di duga telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ).

Direktur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating menyebutkan, berdasarkan data dihimpun pihaknya  menyebutkan, pada tahun 2015 melalui  APBD Maluku, KPU Maluku memperoleh dana hibah sebesar Rp 731.400.000.

Dana sebesar itu diperuntukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di 4 Kabulaten , masing-masing Kabupaten Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di tahun 2015.

Namun dalam kenyataannya, dana tersebut dipakai untuk pengadaan 3 unit kendaraan roda 4, dengan merk Grand New Avanza Veloz 1,5.

Menurut Sariwating, apa yang dilakukan  KPU Maluku tersebut, tidak saja melanggar kesepakatan yang tertuang dalam NPHD, tapi lebih dari itu telah mengganggu sistim administrasi penganggaran, yang ujungnya akan terjadi keruwetan dalam memberikan pertanggungan jawab kepada pemerintah.

Sebab menurutnya, mengacu pada Permendagri no 51 thn 2015, tentang belanja hibah untuk penyelenggaraan pilkada, pemprov Maluku telah mengingatkan KPU untuk tidak melakukan pengadaan kendaraan.

Bahkan dengan tegas, Gubernur Maluku dengan surat No. 900/1549 tertanggal 15 Juni 2015, meminta KPU untuk menghentikan proses pengadaan kendaraan, karena akan ada sanksi sesuai pasal 41 Peraturan Gubernur No. 22.b thn 2011, tentang pedoman pengelolaan belanja hibah.

Namun lagi-lagi KPU tetap membangkang dan tidak menggubris peringatan dari Pemprov Maluku tersebut.

Hal bisa terjadi kata Sariwating, karena Pemprov Maluku tidak tegas dalam memberikan sanksi bagi penerima hibah yang jelas-jelas telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam NPHD.

“Hal ini menjadi preseden buruk, jika apa yang dilakukan KPU Maluku tersebut dicontohi oleh lembaga-lembaga lain. Dan jika itu yang terjad, maka rusaklah sistim administrasi penganggaran,”tambahnya.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes