Selasa, 04 September 2018

Kasus Proyek WFC di Kabupaten Buru Hilang Jejak, Kajati Hanya Obral Janji



Lira Maluku News. Kinerja Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Maluku, kini dipertanyakan sejumlah kalangan

Pasalnya, berbagai kasus yang ditangani khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor), perlahan menghilang hampir tak terdengar lagi.

Padahal,  saat pergantian pimpinan Kejati Maluku dari pejabat lama Manumpak Pane, Kajati yang baru Triyono Haryono telah berjanji akan menuntaskan semua kasus lama maupun baru dengan secepatnya.

Janji tersebut kembali diucapkan Triyono di sela-sela perayaan Hari Bhakti Adhyaksa di gedung Baileu Siwalima Karang Panjang Ambon, belum lama ini.

Namun, apa yang bisa di lihat sekarang ? Janji Kajati hanya sebagai pemanis bibir saja, sekedar obral untuk menyenangkan hati masyarakat.Terbukti banyak kasus yang penanganannya sampai saat ini belum tuntas.

Salah satu diantaranya,  adalah kasus proyek Water Front City ( WFC ) di Kabupaten Buru. Padahal, kasus yang banyak menyita perhatian masyarakat  tersebut, mulai dilidik oleh penyidik satu tahun lalu itu, namun kini tak terdengar lagi atau hilang jejak.

Padahal, kasus ini telah memakan korban empat  orang sebagai tersangka pada tgl 4 Desember 2017 lalu, setelah melalui expose oleh tim penyidik dan Kejati Maluku.

Salah satu tersangka diantaranya Sahran Umasugi, anggota DPRD Kabupaten Buru dari fraksi Golkar, yang ketika itu menggunakan bendera perusahaan Aego Media Pratama untuk menggarap proyek APBN bernilai  Rp. 4.911.700.000 tersebut.

Tidak jelas kenapa kasus ini seakan jalan di tempat. Dan jika kasus-kasus semacam ini dibiarkan tanpa perhatian, maka masyarakat sendiri yang  akan menilai aparat Kejaksaan sudah tidak punya nyali lagi jika berhadapan dengan kasus-kasus korupsi.

Untuk itu tidak ada jalan lain, selain mendesak pihak Kejaksaan untuk segera tuntaskan semua kasus yang sedang ditanganinya. Dan jika sudah tidak peduli lagi maka Kejaksaan Agung atau KPK diminta untuk segera turun tangan mengambil alih semua kasus korupsi yang ada di Maluku, karena Kejati Maluku dinilai tidak mampu untuk menanganinya.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes