Rabu, 12 September 2018

Minta DPRD SBB Bahas 3 Ranperda, Pendemo Ancam Sasi Adat Kantor Pemerintah


Adu Mulut Bupati Payapo dan Perwakilan Aksi


Lira Maluku News.  Gabungan tiga Aliansi warga masyarakat Seram Bagian Barat (SBB), masing-masing Aliansi Pemuda Maluku Demokrasi (APMD), Aliansi Demokrasi Walang Aspirasi Rakyat Maluku dan Aliansi Masyarakat Adat Saka Mese Nusa, Rabu (12/9/2018) melakukan aksi demo di kantor DPRD dan kantor bupati SBB.

Tuntutan mereka yang dibacakan koordinator lapangan (korlap) aksi demo Yanto Lemoso, yakni mendesak DPRD untuk menetapkan  tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda, mendesak DPRD melakukan pengawasan dan fungsi budgeting, untuk mempercepat pembentukan Saniri pada Negeri Adat dan  menolak dengan keras Paguyuban Ormas, Organisasi Kedaerahan dan LSM dalam bentuk apapun yang menjastifikasi legalitas status Adat dari satu Negeri Adat terhadap Negeri Adat lainya di Bumi Saka Mese Nusa.

Para pendemo saat itu memberikan batas waktu kepada DPRD SBB, untuk segera mensahkan ranperda menjadi peraturan daerah (perda) setelah pernyataan sikap tersebut sampaikan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka mereka (pendemo) mengancam akan melakukan sasi adat serta memboikot seluruh aktifitas di kantor bupati dan kantor-kantor pemerintah SBB lainnya.

menurut pendemo, perda sangat penting dan mendesak, karena sampai saat ini negeri-negeri adat di kabupaten SBB, hanya dipimpin oleh pejabat atau caretaker bukan raja/kades definitif sesuai aturan yang berlaku.

Saat menerima perwakilan aksi demo, ketua DPRD Juilius Rotasouw mengatakan, terkait penyusunan ranperda merupakan hak normatif dari pemerintah daerah. Namun sangat disayangkan, pihaknya belum menerima ranperda tersebut dari pemerintah daerah. 

Untuk itu pihaknya telah mengambil inisiatif untuk meyusun ranperda dengan menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini Yayasan Payung  teduh guna melakukan kajian dan membentuk tim pembuatan ranperda, dan ranperda hasil kajian tersebut sudah di laksanakan tahap demi tahap, sehingga sudah rampung tinggal disahkan dalam sidang paripurna, namun karena tertumbuk dengan permasalahan demo yang dilakukan oleh IKBH terkait penolakan ranperda tersebut,  makanya sampai sekarang belum di dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda).

Sementara itu, saat bupati SBB Yasin Payapo  didampingi sekda Mansur Tuharea, menerima perwakilan  di ruang rapat kantor bupati, terjadi ketegangan  karena terjadi perang mulut antara bupati dan  Agus Latusia salah seorang perwakilan aksi demo

Namun setelah suasana dapat terkendali, bupati Payapo mintakan kepada pendemo dari tiga aliansi maupun IKBH, Desa Waoloy dan Desa Elpaputty untuk tidak lagi melaksanakan gerakan provokatif, karena kita semua orang basudara, apalagi ranperda itu sudah di sampaikan kepada DPRD untuk di godok.

Terkait proses pemilihan dan pelantikan kepala Desa definitif  jelas Bupati, harus menunggu sampai selesai Pemilu 2019 mendatang.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes