Jumat, 14 September 2018

Oknum Aparat Kejari SBT “Diduga” Terlibat Kegiatan Bagi-Bagi Fee Proyek


Pemuda SBT Berencana Demo Kajati Maluku


Lira Maluku News.  Kasus dugaan keterlibatan oknum aparat/pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT), dalam pembagian Fee proyek di Kabupaten  SBT terus menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, kabupaten yang bertajuk Ita Woto Nusa ini, seperti tak pernah berakhir dari dugaan berbagai kasus korupsi.

Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana keterlibatan pejabat-pejabat Kabupaten itu  dalam dugaan kasus suap dana perimbangan keuangan daerah, dimana kasusnya saat ini masih ditangani oleh KPK.

Kini muncul kasus baru yang tidak kalah menariknya, yaitu kasus bagi-bagi fee proyek pembangunan pengaman bibir pantai di Kecamatan pulau Gorom senilai Rp 15 Milliar lewat pos anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten SBT tahun 2018.

Celakanya lagi, sebelum proyek tersebut dikerjakan, sekertaris BPBD Usman Keliobas (UK) di duga mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan masyarakat dan kontraktor pemenang tender, untuk membicarakan teknis pekerjaan, sekaligus mengatur mekanisme bagi-bagi fee proyek.

Fatalnya, dalam pertemuan yang dilakukan pada malam hari di rumah UK tersebut, turut juga hadir oknum jaksa dari Kejari SBT.

Menjadi pertanyaan, ada kepentingan apa sehingga dalam pertemuan yang membahas bagi-bagi fee itu harus juga dihadiri oleh aparat Kejaksaan,  apalagi pertemuan tersebut dilaksanakan pada malam hari.

Terkait itu, sekelompok pemuda  dan masyarakat SBT, minggu depan berencana akan melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, untuk meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, untuk segera  memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk di proses hukum.

Koordinator aksi yang juga putera SBT, Alwi Rumadan dalam keterangannya, Jumat (14/9/2018) sangat menyesal dan merasa malu, karena daerahnya selalu mendapat predikat buruk dan negative dari masyarakat, akibat ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Rumadan yang juga ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara ( PENJARA ) mengaku, pihaknya juga akan meminta Kajati Maluku untuk membentuk tim kecil dan segera ke SBT guna  memeriksa semua pejabat yang terlibat dengan kasus tersebut.  Khusunya keterlibatan oknum aparat/ pegawai kejaksaan.

“Jadi, sebelum membersihkan rumah orang, Kajati harus membersihkan rumahnya terlebih dulu, sehingga tidak ada kesan negative dari masyarakat bahwa Kajati melindungi anak buahnya sendiri,” sambung Rumadan.

Menurut rencana, aksi demo tersebut  juga akan diikuti oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi Maluku.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes