Jumat, 02 November 2018

Aset Negara Senilai 3 Triliun Rupiah Diduga Raib


Hasil gambar untuk gambar korpri


Lira Maluku News.  Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya mengetahui kemana aliran dana yang dipotong 10 persen tiap bulannya, salah satunya digunakan untuk pembelian aset dan semua dana tersebut dikelola oleh Yayasan Korpri.
Perlu diketahui seluruh masyarakat Indonesia khususnya para PNS, bahwa dana tersebut diduga telah diselewangkan melalui pembelian aset berupa tanah, yang terjadi saat ini.
Informasi yang diterima redaksi LiraNews.com, berdasarkan laporan masyarakat aset berupa tanah tersebut senilai Rp.3 triliun rupiah telah raib. Diduga aset tersebut telah menjadi milik pribadi mantan pengurus Korps Pegawai Negeri RI (Korpri).
Berdasarkan informasi tertulis bahwa iuran dari PNS tersebut dihimpun oleh Dasperi (Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri) dan diserahkan kepada Korpri pada tanggal 20 November 1975. Perlu diketahui Korpri berdiri pada 29 November 1971.
Sejarah Korpri
Sejak berdirinya Korpri, Dewan Pembina Korpri Pusat membentuk Yayasan Korpri pada 11 Oktober 1976. Kemudian pada 30 Juni 1977 Dewan Pembina Korpri Pusat menyerahkan aset tersebut kepada Dewan Pengurus Korpri Nasional, yang selanjutnya menyerahkan kepada Yayasan Korpri sebagai modal kerja untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.
Pengurus Yayasan Korpri saat itu adalah ex officio Dewan Pengurus Nasional Korpri.
Selanjutnya pada tahun 1990 - 1999 Yayasan Korpri merubah kepemilikan aset tersebut menjadi milik Yayasan dengan merubah AD/ART, dimana seluruh pengurusnya adalah ex officio DPP Lorpri menjadi kepengurusan yang bersifat individual. Akibatnya hubungan Yayasan Korpri dengan Dewan Pengurus Nasional Korpri tidak ada lagi. Secara otomatis ast tersbut beralih menjadi milik pribadi oleh Yayasan.
Secara tidak langsung masalah ini tidak dapat dituntaslan terkait kepemilikan aset milik negara tersebut, karena diduga ada rasa solidaritas antar pengurus.
Nilai aset milik negara yang diduga telah disalahgunakan oleh pengurusnya sekitar Rp3 triliun. Kasus ini sendiri telah ditangani oleh BPKP.
Aset Negara
Aset milik negara ini berupa tanah yang terletak di Yogyakarta, Denpasar (Bali), Makasar (Sulawesi Selatan), Bandung (Jawa Barat), dan Jakarta. Tanah milk negara tersebut telah bersertifikat.
Pihak Korpri sudah berkali-kali mengupayakan agar kelima aset tersebut dapat dikembalikan secara kekeluargaan namun mengalami jalan buntu karena Yayasan Korpri tetap bertahan untuk menguasai aset tersebut.
Hasil audit yang dilakukan BPKP berpendapat bahwa aset dimaksud dapat dinyatakan sebagai aset negara sehingga pemanfaatannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lainnya tidak seharusnya dikuasai oleh Yayasan Korpri dan dikelola tanpa ijin dari Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Ketua Umum Korpri Prof. Zudan Arif Fakhrullah, membenarkan bahwa aset tersebut ada dan dikelola oleh Yayasan Korpri, namun hingga saat ini masih terus dilakukan rapat dan koordinasi dengan Ketua Umum sebelumnya Faisal Tamin periode tahun 1990 an.
"Memang benar aset tersebut ada," kata Zudan yang saat ini menjabat sebagai Direktorat Jendral Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri saat ditemui diruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Zudan juga menambahkan, bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Korpri kasus ini sudah dibicarakan secara internal dan diminta agar pihak pengurus sebelumnya dapat brrkoordinasi.
"Sejak awal kami telah berkoordinasi agar kasus ini dapat diselesaikan oleh pengurus sebelumnya," tandasnya.
Namun hingga berita ini diturunkan Ketua Umum Korpri Prof. Zudan, belum juga memberikan tanggapan terkait hasil rapat kelanjutan dengan para pengurus sebelumnya, dengana alasan kesibukannya.
Para pengurus Yayasan yang kala itu dijabat oleh Ketua Umum Korpri periode tahun 1990 an adalah Faisal Tamin (mantan Sekjen Kemendagri), tahun 2010 - 2015 dijabat oleh Diah Anggraini (mantan Sekjen Kemendagri) yang kini terlilit kasus E-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekarang dijabat oleh Prof. Zudan Arif Fakhrullah yang juga menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Masyarakat berharap KPK turun tangan dalam kasus kepemilikan aset negara yang dikuasai oleh pengurus Yayasan Korpri yang dimiliki secara perorangan. LN-RON



0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes