Kamis, 15 November 2018

Proyek Fisik Dinas PUPR SBT Tahun 2017 Senilai 3,3 M Diduga Rekayasa


Lira Maluku News.  Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT )  tidak pernah sepi dari sorotan masyarakat, terutama  terkait kasus korupsi.

Belum hilang  dari ingatan kita, terjadinya penyelewengan DD/ ADD yang begitu masif, sehingga banyak Kades/perangkat Desa yang saat ini meringkuk dalam hotel prodeo,  kini muncul lagi kasus baru yang tak kalah menariknya, yakni proyek yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) di tahun 2017 lalu.

Data yang dihimpun LSM LIRA Maluku menyebutkan, Dinas PUPR melalui APBD mendapat anggaran berupa belanja modal sebesar Rp 230 Milliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp 187 Milliar lebih.

Seperti yang dikemukakan Direktur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating kepada media ini, Kamis (15/11/2017), realisasi sebesar itu, sebagian digunakan  untuk membiayai dua proyek fisik, yakni proyek rehabilitasi dan pemeliharaan jalan masuk TPA  Bula senilai Rp 2,5 Milliar  dan proyek pemasangan paving blok pada rumah jabatan senilai Rp 895 juta.

Celakanya, kedua proyek yang bernilai Rp 3,3 Milliar dan dianggarkan di tahun 2017 ini, ternyata pekerjaannya sudah dilakukan di tahun 2016 atau tahun sebelumnya.

Menurut Sariwating, selain telah melanggar ketentuan yang berlaku, praktek konyol ini juga turut mengacaukan sistim administrasi penganggaran pada Pemkab SBT.

Bahkan kata Dia, apa yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR tersebut, terindikasi merupakan rekayasa secara terencana dan di duga kedua proyek tersebut  di kerjakan tanpa melalui proses lelang seperti yang seharusnya dilakukan. Khususnya melanggar Perpres no. 54 thn 2010, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”, ujarnya.

Bahkan sesuai pasal 35 ayat 3, “Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pelelangan umum, terbatas, pemilihan/penunjukan langsung  dan pengadaan langsung,”tambahnya.

Dijelaskan Sariwating, kasus seperti ini bisa terjadi karena  Kadis PUPR dan  jajarannya lalai dalam melakukan perencanaan tahapan kegiatan. Dan karena kelalaian tersebut, maka harus ada yang bertanggung jawab.

Terkait hal ini, Kajati Maluku diminta untuk memproses hukum Kadis PUPR SBT, Umar Bilahmar dan  pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut hingga tuntas, dalam hal ini sampai ke pengadilan.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes