Selasa, 18 Desember 2018

Pegawai Tata Usaha SMA/SMK, Tagih Janji Kadis Dikbud Maluku

Lira Maluku News. Diduga ada ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) provinsi Maluku yang bertugas sebagai tenaga tata usaha SMA dan SMK, sejak penyerahan/dialihkan statusnya dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi Maluku Januari 2017 lalu, haknya makin tak jelas dan terabaikan.

Hak mereka diantaranya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sampai saat ini tidak pernah diterima sejak penyerahan, berikut hak lain semisal rapel Penaikan Gaji Berkala (KGB), kenaikan pangkat juga semakin tak jelas. Padahal status mereka sama dengan ASN atau PNS provinsi Maluku lainnya, termasuk yang bertugas di dinas Dikbud provinsi Maluku dan dinas-dinas lainnya.

Terkait masalah tersebut, informasi yang berhasil dihimpun media ini dari staf BKD setda Maluku menyebutkan, ada sejumlah faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya masalah tersebut diantaranya, tidak adanya usulan dari dinas yang bersangkutan, dalam hal ini kadis Dikbud Maluku M Saleh Thio.

Masalah tersebut pernah dikonfirmasi media ini kepada kadis Dikbud Maluku M Saleh Thio belum ini, saat itu Thio berjanji akan segera menindaklanjutinya guna menyelesaikan masalah pegawai tata usaha SMA dan SMK tersebut, sehingga tidak merugikan mereka khususnya yang terkait dengan hak-hak mereka yang terbengkalai selama ini.

Anehnya, janji kadis Dikbud Maluku, M Saleh Thio untuk menyelesaikan masalah ribuan pegawai tata usaha SMA/SMK se-Maluku tersebut, tidak pernah terealisir hingga saat ini.

Terkait itu, sejumlah kepala SMA dan SMK kepada media ini menyoroti kinerja Kadis dan Sekdis Dikbud provinsi Maluku yang terkesan tutup mata terhadap masalah mereka.

“Kami hanya menagih janji kadis Dikbud Maluku M Saleh Thio seperti yang pernah diberitakan media ini beberapa waktu lalu, karena ini terkait nasib ribuan pegawai tata usaha SMA/SMK se-Maluku,”tegas mereka.

Selasa, 11 Desember 2018

Dokumen Amdal Bandara John Baker Dikembalikan Guna Perbaikan


Lira Maluku News. Selama tahun tahun 2018, kantor Lingkungan Hidup provinsi Maluku sudah membahas 25 dokumen Amdal, terdiri dari dokumen Amdal, adendum dokumen Amdal dan dokumen UPK-UPL.

Kepala bidang Amdal, Drs Roy C Siauta, M.Si kepada media ini, Selasa (11/12/2018) mengatakan, proses  pembahasan ini berlangsung 3 kali untuk kerangka acuan tingkat tim teknis, kemudian dokumen Amdal RKL-UPL untuk tingkat tim teknis dan dokumen RKL- UPL tingkat komisi.

Dijelaskan, komisi ini adalah rapat tertinggi untuk pengambilan keputusan. “ Jadi pembahasan lebih banyak numpuk itu pada akhir Desember, karena itu terkait dengan kegiatan pemerintah,”tegasnya.
Siauta mengaku, ada salah satu dokumen yang ditolak pihaknya, yakni dokumen Amdal kegiaatan  pembangunan bandar udara John Baker di Kisar, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Menurutnya, alasan penolakan tim teknis tersebut karena semua data yang digunakan dalam dokumen tersebut bukan data dari rona lingkungan yang ada di wilayah bandara tersebut, tetapi data yang digunakan berasal dari bandara yang lain.

“Jadi boleh dibilang data yang digunakan pada dokumen tersebut merupakan copy paste atau merupakan plagiat. Sehingga setelah tim teknis membaca dokumen tersebut, ditemukan datanya sama persis dengan data dari bandara lain. Akhirnya tim teknis meminta pertimbangan ahli dari Unpati, sehingga keputusannya dokumen tersebut harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan,”ujarnya.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes